Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Rektor Universitas Jember (Unej) Iwan Taruna menyebut kampus sebagai tempat diskursus Pancasila dalam seminar nasional sebagai bagian dari peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 di Aula Lantai 5 Gedung Soedjarwo Unej di Jember, Jatim, Selasa.
Tema yang diangkat yakni "Refleksi Konstitusi Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar RI 1945" dengan menghadirkan sejumlah pemateri Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri Letjen (Purn) Bambang Darmono, akademisi FISIP Universitas Indonesia Reni Suwarso dan Ketua Senat Unej Andang Subaharianto.
"Saya menegaskan kembali tekad dan komitmen Unej sebagai Kampus Kebangsaan dan tempat diskursus Pancasila," kata Iwan Taruna dalam sambutan kegiatan itu.
Menurut dia, kampus dengan kebebasan akademik memberikan ruang bagi diskusi mengenai Pancasila, termasuk membahas undang-undang dasar beserta kelengkapannya.
"Pembahasan mengenai amandemen undang-undang dasar bukan hal yang tabu karena adanya tuntutan perubahan zaman yang harus disikapi dengan bijaksana. Sumbangan dunia kampus selalu ditunggu sebagai insan intelektual yang turut membangun bangsa," katanya.
Ia mengatakan Pancasila sebagai pedoman bangsa yang sudah teruji sehingga tugas masyarakat bersama mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan jangan sampai Pancasila hanya menjadi slogan, tanpa perwujudan nyata.
"Maka Unej konsisten melanjutkan tradisi menggelar kegiatan Semarak Bulan Pancasila dengan beragam kegiatan, termasuk seminar kali ini," katanya.
Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri Letjen (Purn) Bambang Darmono mengingatkan pernyataan Bung Karno pada 18 Agustus 1945 yang menjelaskan bahwa undang-undang dasar saat itu disusun dalam kondisi yang tidak ideal mengingat kondisi negara yang baru berdiri, sehingga bisa diubah guna membuat undang-undang dasar yang lebih sempurna.
"Oleh karena itu kami di Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri bekerja sama dengan akademisi dari beragam kampus sudah membuat Naskah Akademik Kaji Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” ujarnya.
Pembicara kedua, akademisi FISIP Universitas Indonesia yang juga pakar partai politik Reni Suwarso menyoroti adanya anomali antara nilai-nilai Pancasila dengan pelaksanaan di kehidupan nyata, termasuk dalam praktik politik dan ketatanegaraan Indonesia.
"Oleh karena itu banyak kalangan di masyarakat menyuarakan perubahan, termasuk perubahan dalam sistem pemilu kita karena pemilu yang ada dinilai berbiaya tinggi hingga dugaan hanya mengakomodasi kelompok tertentu," katanya.
Kedua, hilangnya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dulunya menjadi lembaga tertinggi dan penyusun Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) belum menunjukkan kinerja optimal sehingga ada usulan diganti dengan utusan daerah yang tidak berasal dari kalangan partai politik yang akan duduk di MPR," ujarnya.
Ia mengharapkan keberadaan MPR diwadahi melalui kaji ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan keberadaan MPR sebagai lembaga tertinggi beserta kewenangan untuk menyusun GBHN didukung oleh akademisi Unej Andang Subaharianto.
Menurut dia, bangsa Indonesia tidak perlu ragu mengambil langkah ini sebab adanya GBHN penting dalam perspektif Pancasila karena kebijakan dasar negara seyogyanya dirumuskan bersama melalui mekanisme musyawarah seluruh representasi kekuatan politik rakyat dan bukannya diserahkan kepada presiden.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Iwan Taruna meluncurkan 12 buku baru karya dosen Unej yang dicetak oleh Unit Penunjang Akademik Percetakan dan Penerbitan yang ditandai dengan penyerahan secara simbolik buku berjudul “Bunga Rampai Demokrasi dalam Kenegaraan" oleh editor Christo Sagala dari Fakultas Hukum kepada rektor dan tiga pemateri seminar.
