Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana Rp10 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada 10 Juni 2025.
Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, total penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp36,89 triliun.
Serapan terbesar berasal dari seri PBS030 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp3,05 triliun dari penawaran masuk Rp13,72 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,35978 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2028.
Serapan berikutnya yakni dari seri PBSG001 (pembukaan kembali) yang dimenangkan Rp2,35 triliun dari penawaran masuk Rp2,43 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,46226 persen dengan jatuh tempo 15 September 2029.
Kemudian, pemerintah menyerap dana senilai Rp1,65 triliun dari seri PBS003 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp8,68 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,28701 persen dengan jatuh tempo 15 Januari 2027.
Dari seri SPNS09032026 (penerbitan baru), pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp1,4 triliun dari penawaran masuk Rp4,47 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 5,95286 persen dengan jatuh tempo 9 Maret 2026.
Selanjutnya, dari seri PBS034 (pembukaan kembali), pemerintah menyerap dana sebesar Rp600 miliar dari penawaran masuk Rp3,20 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,89757 persen dengan jatuh tempo 15 Juni 2039.
Dari seri PBS038 (pembukaan kembali) dimenangkan dana senilai Rp550 miliar dari penawaran masuk Rp3,29 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,99766 persen dengan jatuh tempo 15 Desember 2049.
Terakhir, pemerintah menyerap dana senilai Rp400 miliar dari seri SPNS08122025 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp1,11 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini 5,80000 persen dengan jatuh tempo 8 Desember 2025.
