Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang pengiriman tenaga magang ke luar negeri dengan menargetkan sebanyak 100 ribu tenaga kerja dalam lima tahun ke depan.
Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di SMK Perikanan dan Kelautan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa..
Kegiatan itu sekaligus menjadi kick off program magang ke luar negeri yang menargetkan pengiriman 100 ribu tenaga kerja dalam lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa program magang merupakan bagian dari strategi peningkatan kompetensi tenaga kerja secara menyeluruh.
Ia menekankan bahwa sebelum diberangkatkan, para peserta akan mengikuti pelatihan keterampilan terlebih dahulu, baik di balai milik pemerintah maupun lembaga mitra.
"Seperti yang biasa saya sampaikan, magang itu adalah salah satu strategi yang terintegrasi dengan pelatihan kompetensi. Jadi setelah mengikuti pelatihan di balai, baik di balai milik pemerintah maupun mitra, maka ada kesempatan bagi mereka untuk bekerja magang selama 2-3 tahun," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa program tersebut menjadi salah satu solusi cepat untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor kelautan dan perikanan.
"Itu akan kami support sebagai salah satu solusi penyerapan tenaga kerja dalam waktu-waktu ini," katanya.
Sementara itu Ketua Umum SNNU Witjaksono menyoroti potensi besar sektor kemaritiman Indonesia dalam menyerap tenaga kerja yang belum dioptimalkan dengan baik dan menyebut bahwa dengan pengelolaan serius dan kolaborasi lintas sektoral, sektor itu bisa menyerap tenaga kerja hingga 5 juta orang.
Namun, ia mengakui bahwa masih ada tantangan dalam menyatukan visi antar pemangku kepentingan, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan operasional sektor tersebut.
"Total untuk meningkatkan value tenaga kerja dari sektor kemaritiman, kalau dikerjakan secara serius, kami yakin bisa menyerap lebih dari 5 juta orang, namun pemangku kepentingan belum satu visi. Bagaimana menaikkan produktivitas, bagaimana menjalankan operasional yang baik," katanya.
Dalam konteks itulah, SNNU memilih menggandeng Kemnaker, bukan Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti biasanya karena langkah itu diambil agar penguatan sumber daya manusia di sektor maritim juga dipandang sebagai isu ketenagakerjaan.
"Kami keluar dari pakem. Kalau biasanya kami bekerja sama dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan, namun kali ini mengajak Kementerian Ketenagakerjaan untuk melihat sisi yang lain bahwa serapan tenaga kerja di sektor kemaritiman yang kami garis bawahi bisa menyerap lebih dari 5 juta orang," ujarnya.
