DPRD Surabaya: Pembentukan Koperasi Merah Putih perlu seleksi ketat

Surabaya (ANTARA) - Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko atau yang akrab disapa Cak YeBe mengingatkan pentingnya proses seleksi ketat dan transparan dalam pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih (Kopkel MP).

"Kami meminta agar tahapan pembentukan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, mengingat besarnya tanggung jawab dan dana yang terlibat dalam program tersebut," katanya di Surabaya, Senin.

Menurut Cak YeBe, tahapan seperti bimbingan teknis (bimtek) dan evaluasi sangat krusial untuk memastikan hanya orang-orang yang kompeten yang terlibat.

Dia juga menegaskan bahwa jika dari 25 calon pengurus ada yang tidak memenuhi syarat, maka harus segera dicoret.

"Ini bisa memfilter orang-orang yang benar-benar qualified," ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa dana sebesar Rp3 miliar untuk setiap koperasi bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan pinjaman dari bank anggota Himbara, dengan tenor pembayaran enam tahun.

Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, berarti pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara profesional dan penuh tanggung jawab.

"Kalau kita hitung 153 kelurahan di Surabaya, maka ada potensi terbentuknya 153 Kopkel. Kalau satu koperasi melibatkan 25 orang pengurus, maka ada 3.825 orang terserap dalam program ini," ujarnya.

Ia menambahkan, potensi tersebut sangat besar baik dari sisi pemberdayaan masyarakat maupun penguatan ekonomi lokal.

Karena itu, Yona meminta proses rekrutmen dilakukan terbuka dan melibatkan unsur-unsur masyarakat mulai dari RT, RW, hingga tokoh kelurahan setempat.

"Yang paling penting itu integritas. Maka kami ingin memastikan bahwa yang mengelola ini benar-benar punya kompetensi dan karakter," katanya.

Dia juga mengingatkan bahwa pimpinan desa atau kelurahan dilarang duduk dalam struktur kepengurusan, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Larangan ini, menurutnya, penting untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan pengelolaan koperasi tetap berada di tangan masyarakat.

"Dari unit usaha yang tersedia, pemanfaatannya harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Misalnya di Surabaya utara yang mayoritas warganya berprofesi sebagai nelayan, unit usaha seperti cold storage harus benar-benar diwujudkan," katanya.