Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat senilai total Rp7,62 miliar kepada warga Kabupaten Bangkalan.
Bantuan tersebut terdiri atas bantuan sosial dan tali asih untuk pilar-pilar kesejahteraan sosial sebesar Rp6,6 miliar serta bantuan pemberdayaan masyarakat dan desa senilai Rp1,02 miliar.
“Ini bagian dari asistensi sosial yang diberikan ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Hari ini giliran Bangkalan,” kata Gubernur Jatim Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu.
Bantuan diserahkan secara simbolis kepada para penerima manfaat, antara lain Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) kepada lima orang sebesar Rp900.000 per triwulan, serta bantuan serupa kepada 15 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Plus.
Selain itu bantuan sosial senilai Rp500.000 per triwulan diberikan kepada 20 penerima PKH Plus, serta zakat produktif dengan nominal yang sama disalurkan kepada 100 calon penerima manfaat Program KIP Putri Jawara.
“Kami juga memberikan bantuan kewirausahaan inklusif produktif bagi perempuan tangguh melalui Program Putri Jawara. Penerimanya adalah ibu tunggal yang dalam keluarganya terdapat penyandang disabilitas, lansia rentan, atau anak yang terindikasi stunting,” ujar Khofifah.
Khofifah juga menyerahkan tali asih kepada 15 Taruna Siaga Bencana (Tagana) senilai Rp750.000 per triwulan serta kepada 15 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) senilai Rp1,5 juta per triwulan.
Adapun total bantuan sosial di Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2025 mencapai Rp6,67 miliar, mencakup 2.611 keluarga dan 283 jiwa penerima manfaat. Sementara untuk bantuan pemberdayaan masyarakat dan desa mencapai Rp1,02 miliar.
Rincian bantuan pemberdayaan tersebut antara lain Program Pemberdayaan BUMDes untuk tiga kecamatan dan empat desa sebesar Rp400 juta, Program Desa Berdaya Rp200 juta untuk satu kecamatan dan dua desa, serta Program Jatim Puspa sebesar Rp420 juta untuk 143 keluarga.
“Mudah-mudahan program ini bisa bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dan berdampak signifikan dalam menurunkan kemiskinan ekstrem,” ucap Khofifah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, angka kemiskinan di Kabupaten Bangkalan tercatat sebesar 18,66 persen. Namun Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron menyebutkan angka tersebut telah menurun menjadi 15 persen berdasarkan pendataan internal pemerintah daerah.
“Meski telah turun, Bangkalan masih termasuk daerah dengan angka kemiskinan tinggi di Jawa Timur. Kami berharap sinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dapat menekan angka ini lebih lanjut,” katanya.
Pihaknya akan bekerja sama dengan Baznas dalam penyaluran bantuan, serta memperkuat program pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu untuk memutus mata rantai kemiskinan.
