DPRD Jatim dorong pemerataan kualitas sekolah swasta jelang PPDB

Surabaya (ANTARA) - Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, mendorong pemerintah melakukan pemerataan kualitas Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri dan swasta, menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026

"Ketimpangan kualitas SMA/SMK negeri dan swasta berkontribusi terhadap rendahnya daya serap lulusan SMP ke jenjang pendidikan SMA negeri," kata Anggota Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Haryo Prakoso, di Surabaya, Senin.

Dirinya mengungkapkan, saat ini hanya sekitar 40 persen lulusan SMP di Jawa Timur yang bisa tertampung di SMA negeri. Kondisi ini juga terjadi di Kota Surabaya, yang merupakan ibu kota provinsi.

Lanjutnya, jumlah SMA negeri tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP setiap tahunnya. Setiap kali ada kenaikan jenjang pendidikan, terjadi penyusutan daya tampung.

Melihat kondisi itu, Cahyo menekankan pentingnya optimalisasi peran sekolah swasta dalam mendukung akses pendidikan menengah.

Menurutnya, pembangunan sekolah negeri baru bukan satu-satunya solusi mengingat diperlukannya biaya yang besar, waktu pembangunan yang panjang, serta keterbatasan lahan di wilayah perkotaan seperti Surabaya.

“Jika ingin menambah jumlah SMA negeri, pemerintah harus mempertimbangkan lokasi strategis, kebutuhan fasilitas, serta anggaran yang besar. Ini proses yang tidak bisa cepat. Karena itu, solusi yang paling memungkinkan saat ini adalah memperkuat SMA swasta,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar memberikan stimulus atau insentif kepada SMA swasta yang memiliki kualitas setara dengan SMA negeri.

Stimulus tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah swasta tanpa membebani masyarakat dengan biaya pendidikan yang tinggi.

“Stimulus ini penting agar SMA swasta mampu bersaing secara kualitas dengan sekolah negeri. Sekolah swasta selama ini sudah memainkan peran penting dalam membangun kecerdasan bangsa, dan pemerintah perlu hadir untuk memastikan mereka mendapat dukungan yang layak,” ujar Cahyo.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemberian insentif kepada SMA swasta tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga akan menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata di seluruh wilayah Jawa Timur.

“Selama ini banyak orang tua lebih memilih SMA negeri karena dianggap lebih terjangkau dan berkualitas,” tambahnya.

Komisi E juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak sekadar fokus pada pembangunan fisik sekolah baru, melainkan juga pada penguatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan yang sudah ada, termasuk sekolah swasta.