Surabaya (ANTARA) - Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengatakan Pemerintah Kota Surabaya harus melindungi keberadaan pasar tradisional supaya ekonomi masyarakat setempat semakin bertumbuh termasuk jelang Lebaran 2025.
DPRD kota Surabaya menegaskan bahwa langkah penertiban terhadap pedagang pasar tradisional bukan sebuah solusi yang tepat di saat ekonomi yang tengah lesu seperti ini.
"Kami berharap Mas Wali (Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi) memiliki kebijakan yang lebih berpihak pada para pedagang, terutama di bulan Ramadhan ini. Janganlah dilakukan tindakan represif, berikanlah kesempatan kepada mereka untuk mencari rezeki di bulan yang penuh berkah ini," ujar Yona di Surabaya, Selasa.
Ia menegaskan bahwa keberadaan pasar tradisional tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian bagi pedagang, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi ekonomi yang lesu saat ini.
Oleh karena itu, kata dia, Pemkot Surabaya seharusnya mengambil langkah yang lebih bijak dengan memberikan pembinaan dan memfasilitasi perizinan bagi para pedagang.
"Kalau kita berbicara perda, pasar-pasar ini melanggar bukan hanya hari ini, tapi sudah bertahun-tahun. Kenapa baru sekarang dilakukan penertiban, apalagi di bulan Ramadhan," katanya.
Ia berharap Pemkot Surabaya bisa lebih bijak dalam mengambil kebijakan, terutama terkait keberadaan pasar tradisional, agar tidak justru mematikan mata pencaharian warga di tengah situasi ekonomi yang sulit.
"Siapapun mereka, selama mereka menginjak bumi Surabaya, mereka adalah warga kota Surabaya yang juga harus dilindungi hak-haknya," ucapnya.
Senada, Ketua fraksi PKB DPRD Kota Surabaya, Tubagus Lukman Amin menambahkan bahwa pemerintah kota jangan sampai melakukan penertiban jika tidak ada solusi konkret yang disiapkan.
Bagus menyebut dalam setiap penertiban harus memiliki solusi atas dampak yang ditimbulkan. Jangan sampai hanya sebatas menertibkan kemudian dibiarkan begitu saja tanpa solusi.
"Tidak boleh penertiban seperti ini, harus ada pembicaraan bagaimana para pedagang ataupun lainnya bisa melanjutkan ekonominya tidak boleh penertiban malah mematikan ekonomi," katanya.
