Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Fuad Benardi, menerima keluhan warga terkait tingginya biaya seragam sekolah di SMA/SMK negeri yang dinilai memberatkan wali murid.
Keluhan tersebut mencuat saat Fuad menggelar reses di Jalan Bogen 1, Surabaya, Rabu (26/2) malam.
"Sekolah justru menjadi lahan mencari pendapatan, sehingga muncul iuran komite yang semakin membebani wali murid," ujar Fuad di Surabaya, Jumat.
Menurutnya, konsep pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan saat ini berbeda dibanding sebelumnya, sehingga memunculkan berbagai iuran tambahan yang semakin membebani orang tua siswa.
Ia menyoroti kebijakan pembelian seragam melalui koperasi sekolah yang dinilai lebih mahal dibanding harga di pasaran. Ditambah dengan biaya penjahitan, total pengeluaran wali murid pun meningkat signifikan.
Menyikapi hal tersebut, DPRD Jawa Timur berencana mendorong kebijakan agar sekolah lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan menambah beban finansial bagi masyarakat.
Selain itu, ia juga mengusulkan adanya subsidi tambahan agar biaya pendidikan lebih terjangkau.
Selain persoalan biaya seragam, warga yang hadir dalam reses tersebut juga mengeluhkan layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah.
Fuad menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyampaikan permasalahan itu ke instansi terkait, baik di tingkat kota maupun provinsi.
"Jika ada masalah pelayanan di rumah sakit milik pemerintah, kami akan segera koordinasikan agar bisa diperbaiki," katanya.
Dalam kesempatan itu, Fuad juga menyoroti adanya program yang menjanjikan keuntungan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), tetapi justru meminta biaya tertentu.
Ia mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap modus penipuan semacam ini serta berjanji akan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk mencegah kasus serupa terulang.
Anggota DPRD Jatim terima keluhan soal tingginya biaya seragam sekolah
Jumat, 28 Februari 2025 8:51 WIB

Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Fuad Benardi (kanan), usai reses di Surabaya, Rabu (26/2/2025). (ANTARA/ HO - Dokumen Pribadi)
Sekolah justru menjadi lahan mencari pendapatan, sehingga muncul iuran komite yang semakin membebani wali murid.