Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur memastikan bahwa elpiji 3 kilogram tetap tersedia dengan aturan baru, sehingga penyalurannya lebih terkendali.
"Kami memastikan distribusi elpiji 3 kilogram tetap terkendali dan mencukupi kebutuhan masyarakat, meskipun ada perubahan kebijakan terkait peredarannya. Kini, seluruh pengecer kembali diperbolehkan menjual gas melon tersebut, namun dengan aturan yang lebih ketat," kata Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Lumajang Yudho Hariyanto di kabupaten setempat, Sabtu.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan itu bertujuan untuk menjaga kelancaran distribusi dan memastikan pasokan elpiji tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Lumajang.
"Secara umum, kebijakan itu tidak banyak berubah. Bedanya, pengecer kini harus didata ulang oleh pangkalan dan didaftarkan sebagai sub pangkalan. Itu dilakukan agar penyaluran lebih terkendali," tuturnya.
Dengan aturan baru itu, lanjut dia, pengecer hanya mendapatkan alokasi maksimal 10 persen dari total distribusi pangkalan, turun dari sebelumnya 20 persen. Sebagai contoh, jika satu pangkalan mendapatkan jatah 3.000 tabung, maka pengecer hanya bisa memperoleh maksimal 300 tabung.
Pemkab Lumajang terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) serta Kelompok Kerja (Pokja) Elpiji guna memastikan distribusi berjalan lancar dan stok tetap aman.
"Kami berupaya agar kebutuhan gas di Lumajang tetap tercukupi dengan melakukan koordinasi yang intensif. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena distribusi gas melon tetap dalam pengawasan," katanya.
Dengan adanya sistem baru, lanjut dia, diharapkan distribusi elpiji 3 kg lebih tepat sasaran dan tidak terjadi kelangkaan di pasaran, sehingga pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk membeli gas sesuai kebutuhan dan dari sumber resmi guna menghindari spekulasi harga.
