Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Legislator Komisi B DPRD Jawa Timur Erma Susanti mendesak Pemprov Jatim segera mengambil langkah kedaruratan dengan menetapkan status bencana penyakit mulut dan kuku (PMK), sehingga belanja tidak terduga (BTT) dapat digunakan dalam penanganan wabah tersebut.
"Kami mendesak Pj Gubernur untuk segera menetapkan status bencana. Jangan sampai terulang seperti tahun 2023 lalu, ketika pemerintah terlambat mengambil keputusan," ujar Erma Susanti di Tulungagung, Minggu.
Menurutnya, pengambilan keputusan itu penting agar kejadian serupa pada 2023 tidak terulang.
Saat itu, keterlambatan pemerintah dalam menetapkan status bencana menyebabkan tingginya jumlah sapi yang terjangkit PMK.
Penetapan status tersebut dinilai penting untuk memungkinkan penggunaan BTT dalam pengadaan vaksin, pengobatan ternak terpapar PMK, serta sosialisasi bagi petugas kesehatan hewan.
Dengan demikian, setiap pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur dapat segera mengambil langkah konkret.
Erma menambahkan, meskipun sempat terlambat, penanganan PMK pada tahun 2023 terbantu oleh dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digunakan untuk vaksinasi, pengobatan, hingga ganti rugi.
"Untungnya, tahun lalu ada dana dari PEN yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk vaksin dan pengobatan," jelasnya.
Ia juga mendorong setiap daerah, terutama Kabupaten Tulungagung, untuk melakukan vaksinasi minimal dua kali pada ternak sapi, khususnya sapi perah, mengingat nilai ekonominya yang tinggi.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga populasi sapi perah di wilayah penghasil susu.
Erma mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan pengadaan vaksin PMK.
Kebutuhan vaksin di Jawa Timur cukup besar, mengingat total populasi sapi yang mencapai tujuh juta ekor.
"Perhitungan kami, untuk mencukupi populasi sapi di Jawa Timur, dibutuhkan setidaknya 14 juta dosis vaksin agar setiap sapi dapat divaksinasi minimal dua kali," pungkas dia.
