Pemkab Tulungagung Belum Siapkan Alat Pendeteksi Tsunami
Minggu, 20 Mei 2012 18:38 WIB
Tulungagung - Pemerintah Kabupaten Tulungagung belum mempersiapkan piranti pendeteksi dini tsunami untuk dipasang di sejumlah kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.
"Kami memang belum menyiapkan peralatan tersebut karena terkendala anggaran. Kalau rencana, tentu kami sudah mengajukan proposal ke pemerintah daerah untuk dianggarkan melalui APBD 2012, tapi sementara belum disetujui," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung Agus Purwanto, Minggu.
Selain alasan anggaran yang belum tersedia, Agus berdalih kebutuhan terhadap sistem peringatan dini bencana tsunami masih bisa mereka tutupi dengan adanya piranti "early warning system" (EWS) yang berhubungan langsung dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
EWS yang dipasang di kantor BPBD dengan demikian bisa menjadi sarana awal mendapat informasi yang cepat dan akurat dari BMKG mengenai adanya peristiwa gempa yang berpotensi tsunami maupun tidak.
"EWS ini memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan alat pendeteksi dini tsunami yang dipasangkan di daerah pesisir. Cuma bedanya kalau EWS ini mengandalkan informasi yang ditangkap dan diolah oleh BMKG, sedangkan piranti pendeteksi dini tsunami di pasang langsung di kawasan pesisir/laut," jelasnya.
Agus tidak menyatakan ketidaksiapan alat pendeteksi dini tsunami tersebut menjadi kendala serius dalam mengantisipasi setiap bencana yang datang, terutama dari kawasan pesisir, namun ia mengakui bahwa masalah tersebut menjadi salah satu titik lemah dalam kesiapsiagaan secara menyeluruh.
Karenanya, untuk mengantisipasi segala risiko bencana gempa yang berpotensi tsunami di daerahnya, kata Agus, pihaknya saat ini fokus dalam membangun jaringan komunikasi dengan seluruh perangkat daerah di setiap kecamatan/desa maupun dengan jaringan relawan siaga bencana di sejumlah kawasan pesisir.
"Kami terus berkomunikasi dengan jaringan yang ada di tingkat kecamatan maupun desa, terutama melalui sarana komunikasi radio amatir. Apapun jika ada kejadian di tingkat kecamatan, khsusunya kawasan pesisir bisa diakses dengan cepat karena memang komunikasi kami dengan jaringan relawan maupun tim BPBD tingkat kecamatan bersifat 24 jam," jelasnya.
Di Kabupaten Tulungagung sendiri tercatat ada 10 kawasan pesisir pantai. Sebagian dari kawasan pesisir itu menurut data BPBD merupakan kawasan padat penduduk sehingga menjadi daerah rawan bencana yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah, seperti Desa Sidem, Popoh, Bayeman, serta Klathak.
Dua desa yang disebut pertama, yakni Desa Sidem dan Popoh memiliki tingkat risiko paling tinggi karena kebanyakan pemukiman penduduk dan sejumlah fasilitas umum seperti tempat pelelangan ikan, pelabuhan, sekolahan dan tempat ibadah, berada persis di bibir pantai. (*)
