Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2025 dilakukan efisiensi hingga 50 persen, merespons dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dia merinci bahwa semula pagu anggaran Kemendagri tahun 2025 sebesar Rp4.792.328.518.000, lalu dilakukan efisiensi menjadi sebesar Rp2.038.635.518.000.
"Dari total yang semula pagu anggaran yang sudah disampaikan Rp4,7 triliun atau efisiensinya lebih kurang 57,46 persen sehingga sisa pagu Kemendagri Rp2 triliun lebih atau 42,54 persen," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Merespons Inpres tertanggal 22 Januari 2025 tersebut, dia lantas mengatakan pihaknya melakukan simulasi (exercise) terhadap 16 item dalam anggaran Kemendagri tahun 2025 untuk diefisiensi.
Baca juga: Mendagri: Kepala daerah hasil sengketa di MK dilantik sesuai amar keputusan
"Supaya bisa masuk di pagu Rp2,038 triliun tersebut ini kami buatkan exercise dengan pedoman efisiensinya di 16 item ini," ucapnya.
Dia lantas merinci efisiensi terhadap 16 item di Kemendagri itu mencakup: alat tulis kantor (90 persen); kegiatan seremonial (56,9 persen); rapat, seminar dan sejenisnya (45 persen); kajian dan analisis (51,5 persen); diklat dan bimtek (29 persen); honor output kegiatan dan jasa profesi (40 persen); percetakan dan souvenir (75,9 persen); sewa gedung, kendaraan, peralatan (73,3 persen).
Selain itu, lisensi aplikasi (21,6 persen); jasa konsultasi (45,7 persen); bantuan pemerintah (16,7 persen); pemeliharaan dan perawatan (10,2 persen); perjalanan dinas (53,9 persen); peralatan dan mesin (28 persen); infrastruktur (34,3 persen); belanja lainnya (59,1 persen).
Sementara itu, Tito menjelaskan bahwa pagu anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun 2025 mulanya sebesar Rp267.135.531.000, lalu dilakukan efisiensi menjadi sebesar Rp150.800.000.000.
"Diefisiensikan menjadi Rp150 miliar lebih atau efisiensinya sebesar 56,45 persen. Inilah yang dimanfaatkan oleh BNPP karena dipatok Rp150 miliar dan ini juga sedang diexercise oleh BNPP lebih rinci lagi," ujar Tito yang mengampu jabatan sebagai Kepala BNPP itu.
Dia mengatakan pihaknya sampai saat ini masih akan terus melakukan penyesuaian dan menyisir setiap komponen pos-pos anggaran Kemendagri dan BNPP tahun 2025 untuk dilakukan efisiensi.
"Hal-hal sebanyak mungkin yang bisa diefisiensikan, diefisiensikan dengan tentunya patokan pada 16 item untuk dipedomani yang berasal dari Kemenkeu," tuturnya.
Meski efisiensi dilakukan pada sejumlah program-program prioritas, dia menekankan bahwa efisiensi yang dilakukan pada prinsipnya tetap akan mengoptimalkan target yang hendak dicapai oleh Kemendagri dan BNPP.
"Prinsip hal-hal yang basic, yang mendasar, untuk runningnya program Kemendagri tugas sebagai pembina dan pengawas Pemerintah Daerah sekaligus juga untuk pelaksana pendidikan IPDN, dan juga pelatihan-pelatihan yang operasionalisasi Dukcapil ini tetap bisa berjalan. Itu prinsip utamanya," kata dia.
Dia lantas melanjutkan, "Kemudian untuk BNPP khusus hal-hal yang pokok seperti belanja pegawai, kemudian penanganan operasionalisasi pos lintas batas negara, yang ada di 15 pos lintas batas negara tetap harus berjalan operasional."
