Hamilton, Kanada (ANTARA) - Di Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat terisolasi pada Selasa (28/1) dalam mendukung keputusan Israel untuk melarang UNRWA, sementara banyak negara anggota menyuarakan dukungan kuat terhadap kelanjutan operasional badan tersebut.
Dorothy Shea, Kuasa Usaha Ad Interim AS untuk PBB, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa AS "mendukung pelaksanaan" keputusan Knesset Israel untuk melarang operasi badan PBB bagi pengungsi Palestina di wilayah yang diduduki Israel.
Meski UNRWA memiliki mandat dari Majelis Umum PBB, Shea mengeklaim bahwa "keputusan Israel untuk menutup kantor UNRWA di Yerusalem pada 30 Januari adalah keputusan kedaulatan Israel."
"UNRWA yang melebih-lebihkan dampak undang-undang tersebut dan menyatakan bahwa undang-undang itu akan menghentikan seluruh respons kemanusiaan adalah tindakan tidak bertanggung jawab dan berbahaya. Yang dibutuhkan adalah diskusi yang lebih mendalam tentang bagaimana memastikan tidak ada gangguan dalam pemberian bantuan kemanusiaan dan layanan penting," katanya.
Shea juga mengeklaim bahwa UNRWA bukanlah "satu-satunya opsi untuk menyediakan bantuan kemanusiaan di Gaza" dan menuduh badan PBB tersebut memiliki "hubungan dengan teroris."
Utusan Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menuduh AS mendukung pembunuhan warga sipil tak berdosa dengan menyediakan senjata kepada Israel dan mencegah pengesahan resolusi Dewan Keamanan.
"AS juga memblokir upaya apa pun untuk merancang langkah kolektif Dewan Keamanan dalam membela UNRWA," ujarnya.
Menyebut upaya Israel untuk menutup UNRWA sebagai pelanggaran hukum internasional, Nebenzia berkata: "Kami meminta rekan-rekan kami di Washington untuk sadar dan memberikan tekanan yang diperlukan pada Yerusalem Barat agar tidak memperburuk penderitaan warga sipil Palestina."
Utusan Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, mengatakan, "Keberadaan rakyat Palestina di tanah air mereka bergantung pada layanan yang disediakan oleh UNRWA."
"Penghentian aktivitas badan ini hanya akan mendukung rencana destruktif yang bertujuan menghapus keberadaan Palestina di antara sungai dan laut," tambahnya, seraya menekankan bahwa mendukung UNRWA adalah tanggung jawab bersama.
Wakil utusan Inggris untuk PBB, James Kariuki, meminta Israel untuk mengizinkan UNRWA melanjutkan "operasi penyelamatan jiwa" dan "layanan penting."
Utusan Pakistan, Munir Akram, menegaskan bahwa "Israel tidak memiliki hak sebagai kekuatan pendudukan untuk menutup fasilitas PBB mana pun."
Menekankan bahwa tidak ada alternatif untuk UNRWA, utusan Prancis untuk PBB, Nicolas de Riviere, mencatat bahwa badan tersebut tidak hanya memberikan bantuan kemanusiaan tetapi juga menyediakan layanan publik.
"UNRWA melakukannya dengan biaya tiga kali lebih rendah dibandingkan badan PBB lainnya," tambahnya.
Utusan China, Fu Cong, mendesak parlemen Israel untuk tidak melaksanakan larangan terhadap UNRWA.
Negara-negara anggota lain seperti Denmark, Slovenia, Somalia, dan Guyana juga menyatakan solidaritas yang kuat dengan badan PBB tersebut.
Dalam pidatonya pada akhir sidang, utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengingatkan Dewan bahwa UNRWA didirikan untuk mengurangi dampak serangan Israel terhadap kehidupan dan hak-hak warga Palestina.
Mansour mengatakan bahwa UNRWA awalnya menyediakan bantuan darurat, tetapi kemudian mengambil peran seperti mempromosikan pengembangan manusia dan membangun harapan di tengah kemiskinan dan keputusasaan.
Ia menyatakan bahwa UNRWA memiliki mandat hingga "pertanyaan Palestina diselesaikan dalam semua aspeknya, sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan."
"Krisis kemanusiaan terbaru yang disebabkan oleh manusia ini (krisis Gaza), sebuah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, menunjukkan urgensi untuk menerapkan solusi semacam itu," ujar Mansour.
Menekankan perlunya solusi jangka panjang untuk persoalan Palestina, Mansour mengatakan, "Staf UNRWA dan pekerja kemanusiaan telah membayar harga yang sangat tinggi untuk upaya mereka membantu masyarakat yang sengaja menjadi sasaran, kelaparan, dan pengusiran paksa."
Ia juga berpendapat bahwa hanya UNRWA yang memiliki kapasitas personel dan infrastruktur untuk memenuhi tugas-tugas yang dibutuhkan dalam kondisi darurat di lapangan.
Menegaskan bahwa Israel tidak memiliki hak untuk "memilih siapa yang mewakili rakyat Palestina atau PBB," Mansour mengatakan bahwa Israel "tidak bisa memutarbalikkan hukum dan narasi. Mereka tidak bisa mengeklaim status istimewa yang memungkinkan mereka melakukan kejahatan dan menikmati impunitas. Masalahnya bukan pada aturannya, tetapi pada pelanggarannya."
Sumber: Anadolu
