Jakarta (ANTARA) - Peresmian 37 proyek infrastruktur ketenagalistrikan di 18 provinsi dengan total kapasitas 3,2 gigawatt (GW), yang dilaksanakan menjelang 100 hari Pemerintahan Prabowo Subianto, dinilai mendukung komitmen untuk mewujudkan ketahanan energi.
“Untuk ketahanan energi, proyek itu sangat membantu,” ujar Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Putra menyampaikan bahwa peresmian proyek-proyek tersebut perlu diapresiasi.
Akan tetapi, sekitar tiga perempat dari kapasitas energi bersih yang diumumkan merupakan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU).
Putra menyampaikan bahwa PLTGU tidak tergolong sebagai pembangkit energi terbarukan.
“Kapasitas gas baru bisa dipahami untuk sebagian menggantikan peran PLTU (pembangkit listrik tenaga uap), tetapi ekspansinya harus terukur. Jangan besar-besaran,” ujar Putra.
Ia mengingatkan pemerintah untuk memperhitungkan cadangan domestik gas dan kebutuhan gas dalam negeri.
Peringatan tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran Putra ihwal tidak tercukupinya kebutuhan gas di dalam negeri.
Apabila ekspansi PLTGU dilakukan secara berlebihan dan cadangan domestik gas tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka berimplikasi pada meningkatnya impor gas untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri.
“Ingat bahwa gas PLN hari ini disubsidi cukup besar oleh negara,” ujar dia lagi.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa emisi dari gas juga akan semakin menjadi perhatian dunia, sebab pengaruh emisi gas (metana) yang bocor ke atmosfer bisa 80 kali lebih kuat dari emisi gas rumah kaca CO2.
“Selain itu, pembangkit energi terbarukan yang diresmikan masih didominasi oleh PLTA (pembangkit listrik tenaga air) yang juga menekankan perlunya diversifikasi jenis pembangkit-pembangkit lainnya, seperti surya, panas bumi, dan sebagainya,” kata Putra.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 37 proyek ketenagalistrikan di 18 provinsi. Peresmian tersebut digelar di PLTA Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).
Sebanyak 37 proyek ketenagalistrikan berupa pembangkit, transmisi, dan gardu induk listrik di delapan belas provinsi yang diresmikan Presiden berada di Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kemudian, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan IKN.
