Pengamat sebut pertemuan Jokowi-Sultan sebagai upaya untuk bertemu Megawati

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Jember (Unej) Dr Muhammad Iqbal mengatakan bahwa pertemuan Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai upaya untuk bertemu Megawati.

"Jokowi sangat memerlukan dan bergantung penuh pada Sultan agar bisa memediasi terjadinya pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat.

Menjelang Pilpres pada 28 Januari 2024, lanjut dia, waktu itu terungkap bahwa Jokowi meminta bantuan Sultan untuk memfasilitasi terjadinya pertemuannya dengan Megawati.

Namun bedanya, sowan Jokowi ke Sultan di Kraton Kilen Yogyakarta pada 15 Januari 2025 itu tidak benderang apa pesan pertemuan kecuali sebatas silaturahmi pribadi biasa seperti yang disampaikan Sultan kepada sejumlah wartawan.

"Secara komunikasi politik, pertemuan antar-tokoh politik pasti sarat makna pesan politik. Hampir mustahil semata dianggap pertemuan biasa saja," ucap pengajar Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unej itu.

Ia menjelaskan bahwa konteks sowan Jokowi ke Sultan kali ini bisa bermakna betapa besarnya daya magnet Sultan bisa mempertemukan Jokowi atau Prabowo dan Megawati.

"Kendati Megawati sejatinya relatif tidak punya persoalan serius dengan Prabowo, namun justru Jokowi lah yang dinilai memiliki persoalan dengan Megawati karena terbukti kini telah dipecat sebagai kader PDIP," tuturnya.

Selain itu, serangkaian kriminalisasi yang makin intensif terhadap sejumlah elite PDIP terkait kasus hukum dan politik seperti yang dialami oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus Harun Masiku, dan Megawati pun diketahui tegas untuk pasang badan membela Hasto.

"Saat ini publik dipertontonkan ketidakharmonisan Megawati dengan Jokowi, sehingga daya magnet Sultan terlihat besar untuk bisa mempertemukan Megawati, Prabowo, dan Jokowi," ujarnya.

Di satu sisi, lanjut dia, ada konteks sampai 100 hari jadi presiden, Prabowo sepertinya belum ada tanda-tanda bisa bertemu dengan Megawati. Padahal, rezim Prabowo memerlukan kepastian dan ketegasan sikap dari PDIP akan berposisi atau oposisi terhadap roda pemerintahannya.