Najaf (ANTARA/AFP) - Ulama berpengaruh Syiah Moqtada al-Sadr menentang penggulingan pemerintah Irak namun membahas masalah tidak memperpanjang mandat perdana menteri selama kunjungannya ke Kurdistan, kata sejumlah pejabat Gerakan Sadr, Jumat. Sadr tiba di wilayah otonomi Kurdistan pada Kamis dengan mengajukan dirinya sebagai penengah antara Presiden Kurdistan Massud Barzani dan Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki. "Moqtada al-Sadr membahas sejumlah masalah selama kunjungannya ke wilayah Kurdistan, termasuk soal tidak memperbarui (mandat) Perdana Menteri Nuri al-Maliki," yang saat ini sedang dalam masa jabatan kedua, kata Dhia al-Assadi, sekretaris jendral blok parlemen Al-Ahrar kubu Sadr. Sadr menekankan kenetralan gerakannya dan "menyerukan dukungan bagi pemerintah saat ini dan tidak menggulingkannya, asalkan seluruh rakyat Irak berpartisipasi di dalamnya", kata Assadi. Ia juga "menekankan ideologi utama Gerakan Sadr, yang berlandaskan atas kepentingan memberikan pelayanan kepada rakyat Irak dan menjaga rakyat Irak, serta kesejahteraan Irak bagi seluruh rakyat", tanbah Assadi. (*)
Berita Terkait
Menangkan 70 kursi, Partai Syiah Moqtada al-Sadr menang di Pemilu Irak
12 Oktober 2021 07:40
Iraq Sadr Warns Against Post-2011 US presence
7 Agustus 2011 17:32
Sedikitnya 20 pemrotes tewas di Irak Selatan
30 November 2019 13:51
Pemerintah Irak Studi Banding Desentralisasi di Indonesia
4 Maret 2015 10:33
Sekjen PBB Puji Pembentukan Pemerintah Irak di Irak
9 September 2014 10:33
Italia Puji Pertempuran Kurdistan Irak vs Pejuang ISIS
10 Agustus 2014 02:33
Serangan Udara Pemerintah Irak Terhadap ISIS Tewaskan 60 Orang
7 Agustus 2014 10:20
