Situbondo (ANTARA) - Pramuka Peduli pada Kwarcab Pramuka Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mendesak Pemerintah segera melakukan evaluasi aktivitas pertambangan dan alih fungsi hutan pasca-banjir bandang yang menerjang ratusan rumah warga dan fasilitas umum, pada Selasa (24/12).
Data BPBD Situbondo menyebutkan, setelah melakukan asesmen terdampak banjir bandang di Desa Tambak Ukir dan Desa Kendit (Kecamatan Kendit) tercatat sebanyak 220 rumah, tiga jembatan putus dan beberapa fasilitas umum.
"Kami mendapatkan laporan dari warga ada aktivitas pertambangan legal dan ilegal di Desa Tambak Ukir (hulu)," kata Ketua Pramuka Peduli pada Kwarcab Pramuka Situbondo Hadi Prianto di sela kerja bakti membersihkan lumpur di jalan Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Rabu.
Menurut dia, pemerintah perlu melakukan evaluasi dengan penerapan peraturan pertambangan yang ketat, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), pemantauan lingkungan secara teratur dan mengawasi aktivitas pertambangan.
Karena, lanjut Hadi, aktivitas pertambangan tentunya akan memperlemah struktur tanah dan meningkatkan risiko erosi termasuk juga dapat mengubah pola aliran air.
Selain aktivitas pertambangan, kata dia, pegunungan atau di hulu hutan juga tampak gundul dan beralih fungsi lahan menjadi lahan pertanian.
"Ini juga harus menjadi evaluasi pemerintah daerah ke depan, karena mau tidak mau, suka tidak suka ketika misalnya hujan deras sampai dengan berjam-jam, sangat mungkin bisa terjadi banjir lagi," kata Hadi.
Pasca-banjir bandang di Desa Tambak Ukir dan Kendit itu, Pramuka Peduli Situbondo mengirim 40 orang personel membantu membersihkan material banjir bandang yang menerjang dua desa itu.
Pemerintah daerah setempat juga telah mendirikan dapur umum untuk menyediakan nasi siap santap bagi warga terdampak banjir bandang karena tidak bisa beraktivitas seperti biasanya setelah di dua desa itu diterjang banjir bandang.
