Kemendagri minta pemda optimalkan panen untuk kendalikan harga pangan

Jakarta (ANTARA) - Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk membantu mengoptimalkan hasil produksi beras guna mengendalikan harga pangan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memastikan kualitas mesin penggiling padi di daerah tetap optimal.

“Berkaitan dengan menggiling yang baik supaya pecahannya (beras hasil penggilingan) tidak banyak dan lain sebagainya. Ini juga perlu mendapatkan perhatian kita karena berdampak pada penyerapan Bulog juga karena tentunya Bulog itu ada kriterianya (beras) yang bisa diserap,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia mengingatkan jangan sampai hasil panen padi dari petani yang sudah baik tidak dapat diserap oleh Bulog maupun pasar.

Oleh karena itu, ia meminta pemda untuk mengecek kembali mesin penggilingan padi di daerah masing-masing agar kualitasnya tetap terjaga.

Menurut pengamatannya, selama ini terdapat oknum yang menggunakan mesin penggiling padi dengan kualitas kurang baik sehingga hasil penggilingan padi menjadi tidak optimal.

Selanjutnya, Tomsi meminta pemda untuk mengantisipasi datangnya musim penghujan.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dalam kurun Desember 2024 hingga Februari 2025, sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan akan mengalami curah hujan tinggi.

Hal ini perlu diantisipasi agar sentra pertanian dan perkebunan tidak terdampak banjir.

“Berkaitan dengan curah hujan yang tinggi ini juga jangan sampai ya Januari giliran mau panen [hasil pertanian] terendam busuk. Nah hal-hal seperti ini teman-teman kepala daerah betul-betul mengantisipasi,” imbuhnya.

Ia menambahkan daerah yang setiap tahun dilanda banjir perlu lebih waspada. Bila diperlukan, daerah tersebut dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk memodifikasi cuaca.

Langkah ini penting untuk mendukung upaya antisipasi bencana banjir. Tomsi juga mendorong pemda untuk mencontoh langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menerapkan upaya tersebut.

“Saya minta kepala daerah yang lain khususnya para gubernur daerah-daerah yang menjadi langganan banjir ini bisa dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya,” pungkas Tomsi.