Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan PKS masih di koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. "Kuncinya adalah Presiden. Kalau beliau tidak mengatakan apa-apa berarti ya tidak ada apa-apa," katanya usai Diskusi buku "Dilema PKS, Suara dan Syariah" di Aula Gedung Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK Nasional, Jakarta, Selasa. Menurut Tifatul, posisi PKS kuat dalam koalisi pemerintahan SBY-Boediono karena mereka bukanlah partai baru yang tiba-tiba datang meminta posisi dalam pemerintahan. "Kami ini berjuang mengumpulkan massa untuk memenangkan SBY dan Boediono dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009," katanya. "Jangan sekali-sekali berpikir untuk bisa menyelenggarakan pemeintahan sendiri," tambahnya. Ia menegaskan kembali bahwa PKS dan pemerintah sama-sama ingin menyejahterakan rakyat dan sebagai salah satu buktinya kenaikan harga BBM pada 1 April akhirnya ditunda. Sebelumnya, Tifatul juga pernah mengatakan hal yang sama dalam acara peluncuran buku biografinya yang berjudul "Sepanjang Jalan Dakwah Tifatul Sembiring" di Gedung Indosat, Jakarta, Sabtu (7/4). Sementara itu, menanggapi komentar Penulis buku "Dilema PKS Suara dan Syariah" Burhanuddin Muhtadi yang mengatakan posisi PKS dalam koalisi pemerintahan saat ini seperti dibonsai dalam sangkar emas, Tifatul mengaku PKS menyadari akan hal itu. "Kami sadar, bisa jadi seperti itu," katanya. Namun, ia kembali menegaskan tugas pemerintah adalah menyejahterakan rakyat sehingga perlu dibangun komunikasi dua arah untuk menyatukan berbagai aspirasi yang berbeda. "Seperti yang sudah sering saya kemukakan, masalahnya ada pada komunikasi," katanya. Dalam diskusi yang diselenggarakan atas kerja sama UIN Syarief Hidayatullah Jakarta dan Penerbit KPG itu hadir pula sebagai pembicara adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dan pengamat politik Fachry Ali.*
Berita Terkait
Wapres harap anak-anak muda terbaik turut bangun dan kembangkan IKN
30 Desember 2025 16:16
Gibran bertolak ke IKN tinjau infrastruktur dan fasilitas publik
30 Desember 2025 13:24
Kapolri sebut survei kepercayaan publik Polri 2025 tunjukkan tren positif
30 Desember 2025 12:58
Soal pengibaran bendera GAM, Panglima TNI: Saya akan tindak tegas
29 Desember 2025 14:24
KSAD Maruli ungkap adanya sabotase atas jembatan bailey
29 Desember 2025 13:13
Jelang Tahun Baru, lalin di empat ruas tol Regional Nusantara meningkat
28 Desember 2025 05:56
Akademisi minta pemerintah perhatikan kesehatan ibu dan anak di daerah bencana
27 Desember 2025 07:15
Presiden Prabowo : Selamat Natal dan Tahun Baru 2026
25 Desember 2025 05:05
