Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyatakan teknologi untuk mendukung pengawasan maupun aduan daring dari masyarakat telah siap digunakan.
Pengembangan aplikasi pun telah dilakukan Bawaslu selama beberapa waktu terakhir dan telah disempurnakan supaya masalah yang terjadi pada Pemilu 2024 tidak terulang.
"Kami terus melakukan pengembangan sarana IT untuk mempermudah proses laporan pengawasan, laporan masyarakat dan pengajuan permohonan sengketa. Saya harap ini akan semakin baik," kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Bawaslu Malang jelaskan fungsi pengawasan ke panwascam dan PKD
Beberapa teknologi dan aplikasi yang digunakan Bawaslu ada Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih), Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran (Sigaplapor), dan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).
Selain itu, Bawaslu juga telah mengidentifikasi kerawanan isu pemilihan berdasarkan data lewat Indeks Kerawanan Pemilihan tahun 2024. Salah satunya kerawanan dari tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia.
"Kami telah meluncurkan data TPS rawan beberapa hari lalu, beserta daerah-daerah yang rawan tinggi. Sehingga itu dapat menjadi mitigasi kita bersama," jelasnya.
Setelah mengidentifikasi, Bagja menyebutkan telah mempersiapkan juga rekrutmen sumber daya manusia ad hoc yang menjadi lini terdepan saat pilkada.
Tidak hanya merekrut, dia pun menyampaikan pengawas ad hoc yang telah diterima langsung mendapatkan bimbingan teknis (teknis).
"Bersamaan dengan itu kerja sama dengan stakeholder atau pemangku kepentingan juga terus kita pererat. Terutama jelang masa tenang ini kerja sama dengan Satpol PP ya," katanya.
