Surabaya (ANTARA) -
Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pembangunan Stasiun Pasang Surut Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.
Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG, Mohamad Arief Syafii di Surabaya, Senin mengatakan FGD bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan stasiun pasang surut InaTEWS yang telah dibangun dari tahun 2019-2024.
"Total dari tahun 2019-2024, BIG telah membangun 170 stasiun pasang surut kemudian pada akhir tahun 2024, jumlah stasiun pasang surut terbangun dan yang dikelola BIG berjumlah 290 stasiun," katanya.
Pada pelaksananya, pembangunan yang dilakukan menemui beberapa kendala seperti sulit menemukan platform yang sesuai dan terkait masalah perizinan.
"Sinkronisasi dan harmonisasi bersama mitra pengguna, dan pengelola pelabuhan untuk menjaga keberlangsungan stasiun pasang surut yang telah dibangun penting untuk dilakukan. Maka dari itu FGD ini dilaksanakan sebagai langkah untuk mengatasi hal tersebut," ujarnya.
Ia mengatakan, seiring dengan bertambahnya stasiun pasang surut yang dibangun, maka jarak antara stasiun pasang surut juga semakin rapat.
Data pasang surut yang rapat dapat digunakan dalam pemutakhiran model pasang surut.
"BIG selaku wali data dari data stasiun pasang surut memandang perlu untuk duduk bersama dengan instansi mitra produsen stasiun pasang surut, guna merencanakan keberlangsungan dan kebermanfaatan data pasang surut melalui pembentukan kepengurusan Konsorsium Pasang Surut (KomPas) Indonesia," tuturnya.
FGD ini dihadiri oleh Plt. Direktur Sistem Referensi Geospasial BIG, Bayu Triyogo Widyantoro, serta beberapa mitra pengguna/praktisi lintas sektor di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).
Kemudian juga Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Nasional
(BNPB), Pusat Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut (PushidrosAL), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), PT. Pelabuhan Indonesia, serta PT. PAL Indonesia.
Selanjutnya, mitra pengguna di daerah perwakilan dari Provinsi Jawa Timur dan Bali seperti Dinas Perhubungan Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, dan perwakilan akademisi dari Universitas di Provinsi Jawa Timur.
