Bojonegoro (ANTARA) - Dekan FISIPi Universitas Bojonegoro (Unigoro), Ahmad Taufiq, S.Hi., M.Si., menilai Focus Grup Discussion (FGD) lintas organisasi mendorong kebijakan yang menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, melalui saran dan masukan dari para ketua organisasi sebagai acuan penyusunan program pemerintah.
"FGD lintas organisasi ini sebagai salah satu upaya mendorong kebijakan pemerintah kabupaten yang bisa menyejahterakan masyarakat, yang diawali dari opinion leader," kata salah satu inisiator FGD dari Unigoro itu di Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis.
Menurut dia, kegiatan FGD ini diinisiasi Unigoro, IDFoS Indonesia dan Radar Bojonegoro, untuk mengadakan riset kebijakan publik melalui pembangunan berkelanjutan berbasis keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro'.
"Ya, FGD opinion leader ini untuk menggali secara mendalam data kualitatif, dan kuantitatif sebagai determinan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Bojonegoro. Melalui FGD ini, perwakilan kelompok organisasi menyampaikan keluhan, kendala maupun persoalan yang dialaminya, sekaligus memberikan masukan," katanya.
Baca juga: Pemkab Bojonegoro siapkan angkutan gratis bagi pelajar
Tujuannya agar pemerintah kabupaten memperoleh alternatif kebijakan yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan, serta Pemkab mendapat dukungan publik yang luas dalam mengimplementasikan kebijakan yang berkeadilan.
"Setelah opinion leader sekarang ini, akan ada tindak lanjut berikutnya sebelum hasilnya nanti diserahkan kepada pemangku kebijakan sebagai sarana membuat kebijakan daerah," terangnya.
Kegiatan yang diadakan di ruang rapat badan anggaran DPRD Kabupaten Bojonegoro diikuti ketua organisasi keagamaan, organisasi profesi, wartawan dan yang lain, termasuk ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar.
Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar, mengapresiasi forum tersebut, karena FGD seperti ini perlu terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan untuk menyejahterakan masyarakat.
"Kami butuh saran dan masukan untuk membuat kebijakan di waktu yang tepat, jangan sampai setelah pembahasan, baru ada usulan kajian dari masyarakat," kata Umar yang juga sekretaris DPC PKB Kabupaten Bojonegoro.
