Sinergi Kadin-Pemkot Surabaya dorong APBD Rp11,5 triluin

Surabaya (ANTARA) - Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Surabaya Jamhadi menyatakan sinergi yang telah terjalin erat antara Kadin Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya mampu mendorong realisasi APBD 2024 mencapai Rp11,5 triliun.

“Dalam lima tahun terakhir kepemimpinan Pak Eri Cahyadi (Wali Kota Surabaya) dan Mas Andi (Ketua Kadin Surabaya) kolaborasinya sangat baik yaitu terbukti mampu meningkatkan APBD Surabaya Rp11,5 triliun,” katanya di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.

Jamhadi menuturkan realisasi APBD yang sebesar Rp11,5 triliun tersebut tidak terlepas dari peran dan kontribusi dari para pengusaha yang juga merupakan anggota Kadin Surabaya.

Bahkan realisasi APBD Surabaya itu mendorong 31 persen realisasi APBD Jawa Timur yang tahun ini mencapai Rp35 triliun sehingga menunjukkan Kota Pahlawan menjadi trigger ekonomi yang besar bagi Provinsi Jatim.

“Maka betapa penting dan strategisnya kedudukan Kadin dan jajarannya karena Surabaya memiliki peran ekonomi 31 persen bagi Jatim dengan 38 kabupaten dan kota di provinsi ini,” ujarnya.

Ketua Kadin Surabaya H. M. Ali Affandi LNM mengatakan prestasi tersebut merupakan buah hasil dari kolaborasi seluruh dewan pengurus Kadin Surabaya secara lengkap.

Andi menjelaskan sinergi erat bersama Pemkot Surabaya akan dilanjutkan pada periode 2024-2029 mengingat kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Kadin Surabaya periode selanjutnya.

Andi menjadi satu-satu bakal calon Ketua Kadin Surabaya periode 2024-2029 yang proses pemilihan nantinya akan dilaksanakan dalam Musyawarah Kota (Mukota) ke-VII pada 17 Oktober 2024.

Pelaksanaan Mukota VII Kadin Surabaya membawa misi penting antara lain penyerapan aspirasi pelaku usaha anggota Kadin terkait dinamika, kendala dan hambatan usaha sekaligus penyelarasan program kerja dan prioritas pokok peran Kadin Surabaya sebagai mitra strategis pemerintah.

Dalam Mukota VII tersebut turut berfokus pada optimalisasi infrastruktur internal guna menunjang pelayanan pokok keanggotaan Kadin dan hubungan eksternal baik dengan pemerintah maupun dengan stakeholder lain.