Lamongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lamongan menyatakan siap menjalankan program Mall Pelayanan Publik Digital (MPPD) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang fokus pada bidang kesehatan untuk memudahkan perizinan bagi tenaga kesehatan.
"Kemarin kami telah mengikuti program soft launching MPPD Kemenpan RB yang memang fokus pada bidang kesehatan. Bergabungnya Lamongan dalam MPPD KemenPANRB ini karena telah memenuhi persyaratan capaian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)," ujar Plt Bupati Lamongan Abdul Rouf di Lamongan, Jawa Timur, Rabu.
SISDMK merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam mengelola data tenaga kesehatan dengan batas minimal yang harus dipenuhi adalah sebesar 60 persen.
Sementara pengelolaan data yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan mencapai 80 persen.
Selain soal SISDMK yang telah memenuhi syarat, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan juga telah menerapkan program digitalisasi mengenai perizinan tenaga kesehatan melalui program Perizinan Elektronik Lamongan (Perzela) sejak tahun 2022.
Program digitalisasi dari dinkes setempat tersebut juga telah terintegrasi di laman Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lamongan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Chaidir Annas menuturkan, sejak 2022, pihaknya sudah menerapkan program digitalisasi dalam pengelolaan perizinan tenaga kesehatan.
"Sehingga sudah sangat efektif, karena dalam sistem mengurus data dapat dilakukan dari rumah saja," tuturnya
Ia menjelaskan bahwa sistem MPP tingkat kabupaten memiliki unsur kesamaan dengan MPPD program KemenPANRB. Salah satunya mengenai cek silang data tenaga kesehatan yang mengajukan praktik di Lamongan dengan menggunakan SISDMK.
"Jika data pemohon tidak sesuai dengan SISDMK maka kami akan tolak. Mengingat kami sangat menjaga kompetensi, karena akan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Lamongan," jelasnya.
Annas menambahkan bahwa untuk merealisasikan MPPD KemenPANRB tersebut akan menunggu arahan dari pengampunya yakni MPP Kabupaten Lamongan.
"Secara data kami sudah siap. Tinggal menunggu arahan selanjutnya dari pihak MPP," terangnya.
