Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama periode 2015 hingga 30 September 2024 mencapai Rp1.739 triliun, yang menjangkau 48 juta debitur.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, menyebut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, mayoritas dana KUR tersebut digunakan untuk modal kerja yang mencapai 93 persen, 6 persen digunakan untuk investasi, dan 1 persen untuk keperluan lain.
Fokus pada sektor produksi juga menjadi sorotan dalam penyaluran KUR selama 10 tahun terakhir. Yulius menyebut sebanyak 53 persen responden penerima KUR merupakan UMKM sektor produksi, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.
Ini, kata dia, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya domestik.
“Namun, dari sebanyak 894 debitur KUR skema mikro dan super mikro, terdapat sebanyak 16 persen atau 144 orang dikenakan agunan tambahan untuk pinjaman KUR di bawah Rp100 juta,” kata dia.
Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, agunan tambahan tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100 juta.
Terkait kualitas debitur, Yulius mengatakan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang mengajukan KUR masih menggunakan Surat Keterangan Usaha (SKU) sebagai bukti usaha, yang mencapai 71,8 persen.
Sementara itu, persentase debitur yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) masih tergolong rendah, yakni hanya 27,3 persen. Sedangkan debitur yang memiliki izin produksi pangan rumahan (PIRT) hanya 0,9 persen.
Selain itu, total realisasi pembayaran subsidi bunga KUR selama 2015 sampai 30 September 2024 adalah sebesar Rp163 triliun.
Yulius menuturkan, subsidi bunga KUR diberikan sebagai upaya untuk meringankan beban biaya pinjaman bagi debitur, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit seperti dampak pandemi COVID-19.
Data terakhir menunjukkan realisasi penyaluran KUR 2024 per 19 September telah mencapai Rp209,84 triliun atau 73,85 persen dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp297 triliun.
