Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Jawa Timur, bekerja sama dengan beberapa rumah sakit tipe B dan tipe A untuk rujukan pasien pengguna Program Sehat Gratis (Sehati).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo Sandy Hendrayono menjelaskan pemerintah daerah (pemda) setempat kerja sama dengan RSUD dr. Koesnadi Bondowoso, RSUD dr. Saiful Anwar Malang, dan RSUD dr. Soetomo Surabaya, khusus pasien rujukan pengguna Program Sehati.
"Jadi pasien rujukan ke rumah sakit tersebut cukup membawa surat keterangan bahwa mereka sudah ditanggung oleh Program Sehati Pemkab Situbondo," katanya di Situbondo, Selasa.
Program Sehat Gratis berbasis KTP elektronik besutan Bupati Situbondo Karna Suswandi itu, lanjutnya, berlangsung sejak 2021 dan masyarakat yang belum tercover dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memanfaatkan program layanan kesehatan gratis yang menggunakan APBD tersebut.
Baca juga: Pemkab Situbondo uji coba pelayanan terpadu Mal Pelayanan Publik
Menurut dia, semua rumah sakit milik pemda melayani pasien pengguna Program Sehati yakni RSUD dr Abdoer Rahem, RSUD Asembagus (wilayah timur Situbondo), dan RSUD Besuki (wilayah barat Situbondo).
"Termasuk seluruh puskesmas yang tersebar di 17 kecamatan di Situbondo. Sampai saat ini Program Sehat Gratis berbasis KTP elektronik ini belum bekerja sama dengan rumah sakit swasta," kata Sandy.
Informasi dihimpun ANTARA, masyarakat yang memanfaatkan Program Sehat Gratis sejak tahun 2021 terus meningkat dan diminati masyarakat kurang mampu memperoleh layanan kesehatan gratis.
Pada tahun 2021 pasien pengguna Program Sehati sebanyak 1.907 orang, pada 2022 sebanyak 13.128 orang, dan pada 2023 masyarakat memanfaatkan Program Sehati kembali bertambah yakni sebanyak 17.715 orang, sedangkan tahun 2024 sampai dengan bulan Juli tercatat 11.342 orang.
Program Sehati efektif dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum tercatat sebagai penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Layanan kesehatan gratis ini hadir untuk memangkas persyaratan yang terlalu birokratis, memudahkan masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, dan rawat inap maupun rawat jalan.
