Diusulkan sebagai RBRA, Pemkot Surabaya kebut renovasi Taman Flora dan Cahaya

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah merampungkan proses renovasi Taman Flora dan Taman Cahaya yang telah diusulkan sebagai kawasan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

"Saat ini memang ada beberapa yang sedang direnovasi, yakni Taman Cahaya dan Taman Flora dan kami sudah usulkan menjadi RBRA," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Dedik Irianto di Surabaya, Senin.

Proses renovasi yang sedang berjalan saat ini adalah memastikan wahana permainan aman bagi anak. Misalnya, papan seluncur terbuat dari bahan plastik.

"Kalau misalnya ada yang tergores itu tidak luka, kalau dari besi rawan," ucap Dedik.

Lebih lanjut, apabila memang beberapa komponen permainan harus terbuat dari karena mempertimbangkan muatan bebannya, maka akan dilapisi pengaman yang terbuat dari karet.

Dedik menyatakan keamanan wahana permainan menjadi salah satu pertimbangan dua taman itu memiliki status RBRA.

"Kemudian untuk bangunannya, seperti anak tangga tepiannya tidak boleh runcing dan jaraknya harus landai supaya anak-anak aman," ujarnya.

Dedik menyatakan Taman Flora sebenarnya sudah berstandar RBRA sejak 2020, tetapi untuk tahun ini harus kembali diajukan agar statusnya dipertahankan.

Sedangkan untuk Taman Cahaya, baru tahun ini diajukan oleh Pemkot Surabaya supaya menjadi area RBRA.

"Jadi perpanjangan dilakukan dengan verifikasi supaya melihat sisi keamanan," kata dia.

Berdasarkan laman resmi Kementerian PPPA dijelaskan bahwa Penyelenggaraan RBRA merupakan salah satu upaya percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030.

Hal itu kemudian diperkuat dengan disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) No 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan RBRA sangat ditentukan oleh kerja sama seluruh pemangku kepentingan di setiap tingkatan pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat dan pihak swasta.