Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menunggu instruksi atau kebijakan dari pemerintah pusat terkait program makan bergizi gratis.
"Bukan makan siang gratis tapi makanan bergizi untuk masyarakat," kata Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono saat dikonfirmasi wartawan usai mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Mejelis Umat Kristen Indonesia (DPW MUKI) Jatim di Surabaya, Senin.
Program makan bergizi gratis dicanangkan oleh Presiden terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Prabowo Subianto yang selama masa kampanye menekankan harus memenuhi syarat bergizi khususnya bagi anak-anak sekolah.
Menurut Pj Gubernur Adhy Karyono, sementara baru dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sebesar Rp72 triliun.
"Sepertinya untuk tahun 2025. Tapi kebijakannya belum keluar," ujarnya.
Karena kebijakan program makan siang gratis yang bergizi dari pemerintah pusat belum keluar, maka Pemprov Jatim belum melakukan penganggaran.
Pj Gubernur Adhy mengungkapkan kebijakan dari pemerintah pusat terkait program makan siang gratis yang bergizi dibutuhkan untuk mengetahui secara persis detail dan mekanismenya untuk diterapkan di daerah.
"Kalau sudah jadi kebijakan, kita akan menyesuaikan. Tentunya kami akan mendukung kebijakan dari pemerintah pusat," ucapnya.
