Surabaya (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan kepada 7.201 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di lingkungan pemprov setempat hasil rekrutmen tahun 2023.
Pada kegiatan yang berlangsung di Graha Unesa Surabaya, Selasa, Adhy Karyono memberikan pesan kepada seluruh PPPK Pemprov Jatim yang baru menerima SK Pengangkatan agar bisa memberikan dedikasi terbaik dan pelayanan prima kepada masyarakat.
"Alhamdulillah Jawa Timur selama ini selalu berprestasi. Kalau bukan karena tenaga kepegawaian, termasuk PPPK, tidak akan bisa. Jadi, tanpa PPPK Provinsi Jawa Timur lemah. Dengan adanya PPPK, provinsi makin kuat. Inilah kenapa kita menjadi provinsi yang paling banyak menyerap PPPK," kata Adhy Karyono.
Sebanyak 7.201 orang yang diangkat tersebut terdiri atas 5.495 orang tenaga pendidik, 1.056 orang tenaga kesehatan, serta 650 orang tenaga teknik.
"Kami ingin secepatnya menyelesaikan status dari PTT (pegawai tidak tetap) atau honorer itu untuk diangkat menjadi pegawai negeri. Kemarin itu ada PTT guru SMA/SMK yang sudah lulus passing grade. Bayangkan kalau misalnya sudah lulus, tetapi belum diangkat. Maka target itu yang kami kejar," ujarnya.
Dengan banyaknya pegawai yang diangkat, lanjut Adhy, tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi ini turut memberikan konsekuensi terhadap anggaran yang disiapkan untuk gaji pegawai harus dinaikkan.
Namun, ia menegaskan bahwa hal itu tidak menjadi masalah demi mewujudkan kesejahteraan bagi para pegawai Pemprov Jatim. Bahkan, Adhy menyebut pihaknya justru menambah besaran TPP mereka.
"Konsekuensinya memang pada akhirnya kita harus agak nombok sedikit untuk belanja pegawai. Karena juga melihat indeks gajinya lebih rendah maka kita menaikkan dengan menambahkan TPP sebesar 50 persen dan itu yang terbanyak. Kalau di tempat lain, tidak sampai segitu dan bahkan ada yang tanpa TPP," tuturnya.
Adhy menjelaskan penambahan TPP ini dilakukan agar tercipta SDM yang lebih berkualitas. Itulah alasan Jawa Timur menyediakan anggaran kepegawaian hingga Rp8,9 triliun untuk PPPK.
Di sisi lain, Adhy mengingatkan bahwa masih ada PR untuk memastikan status 24 ribu tenaga PTT dan honorer lainnya sebab posisi tersebut sudah tidak diperbolehkan lagi di tahun 2025.
"Kita punya waktu sampai akhir Desember 2024. Nanti akan dicari bagaimana caranya kursi PPPK yang kosong karena pindah itu diisi. Dan kami berharap luar biasa agar formasi 2024 akan lebih besar lagi formasinya," katanya.
