Jelang Pilkada, Disdukcapil Kota Madiun jadwalkan layanan perekaman KTP di sekolah

Madiun (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Madiun, Jawa Timur, kembali menjadwalkan layanan perekaman data KTP elektronik (KTP-e) bagi para pemilih pemula kalangan pelajar di sekolah untuk keperluan Pilkada 2024.

"Sebagian memang sudah mulai melakukan perekaman KTP-e bersamaan dengan libur sekolah saat ini. Tetapi data di kami masih ada ribuan yang belum melakukan perekaman," ujar Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kota Madiun Pujo Suprantio di Madiun, Jumat.

Karena itu, pihaknya akan membuka kembali layanan "jemput bola" ke sekolah. Layanan jemput bola itu akan dimulai setelah tahun ajaran sekolah dimulai. Namun, pihaknya akan memulai dengan melakukan pendataan terlebih dahulu. Yakni, dengan meminta salinan KK siswa ke pihak sekolah. Dari data itu akan dilakukan pemilahan. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses perekaman nanti.

"Setelah MPLS (masa pengenalan lingkungan sekolah) selesai, akan kami kumpulkan pihak sekolah dulu terkait pendataan. Setelah itu kami lakukan seleksi mana-mana sekolah yang harus dilakukan perekaman dan yang sudah," katanya.

Sesuai data dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Data Pokok Pendidikan (Dapodik) ada sekitar 8.673 warga usia 17 tahun dan potensi 17 tahun di Kota Madiun yang belum melakukan perekaman.

Setelah dilakukan penelusuran melalui kelurahan hingga RT dan RW, banyak di antara data tersebut yang tercatat sudah meninggal, pindah domisili, data ganda, dan lain sebagainya. Selain itu ada juga pelajar yang inisiatif datang ke dukcapil saat libur sekolah untuk melakukan perekaman KTP-e.

Dengan adanya dinamika tersebut, maka didapatkan data terbaru sekitar tiga ribuan pemilih pemula warga Kota Madiun berusia di atas 17 tahun yang belum melakukan perekaman.

Pujo berharap masyarakat khususnya pelajar potensi pemilih pemula tersebut untuk segera melakukan perekaman.

Sebab, keberadaan identitas kependudukan penting adanya. Bukan hanya urusan pilkada, tetapi juga berbagai urusan lain. Seperti diketahui, hampir semua urusan menggunakan KTP. Mulai dari urusan kuliah, kerja, mencari SIM, perbankan, dan lain sebagainya.

"Hampir semua urusan membutuhkan KTP. Jadi bukan hanya karena mau ada pilkada saja," katanya.