Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) sedang mempersiapkan operasional fasilitas shelter khusus untuk merawat para perempuan yang menjadi korban kekerasan.
Kepala DP3APPKB, Ida Widayanti di Surabaya, Kamis, menyatakan setiap perempuan korban kekerasan mendapatkan pelayanan rehabilitasi dari sisi psikologi, selain pengobatan pada luka fisik yang didapatkan.
"Tempat perlindungan ini sebagai wujud perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan, kami fasilitasi untuk rehabilitasi psikologi," kata Ida.
Ida menjelaskan dibukanya tempat perlindungan khusus perempuan yang berlokasi di kawasan Semolowaru beroperasi selama 24 jam. Para korban maupun saksi bisa melapor kapan pun, agar penanganan cepat dilakukan.
"Tempatnya di Semolowaru kapasitas 5-7 orang, di sana ada pendampingan dari konselor dan dilengkapi petugas keamanan," ucapnya.
Data DP3APPKB Surabaya di tahun 2023, kasus kekerasan pada perempuan mencapai 82 laporan.
Jika dikelompokkan berdasarkan kategorinya, maka kasus KDRT paling mendominasi dengan 63 laporan yang meliputi kategori fisik 28 laporan, penelantaran ekonomi 13 laporan, psikis 21 laporan, dan seksual 1 laporan.
Sedangkan di periode yang sama kekerasan nonKDRT tercatat 19 laporan, terdiri dari fisik 9 laporan, penelantaran ekonomi 1 laporan, psikis 3 laporan, dan seksual 6 laporan.
Kemudian berdasarkan catatan DP3APPKB Surabaya pada periode Januari-Mei 2024 angka kasus kekerasan KDRT dan nonKDRT mencapai 30 laporan.
Rinciannya, KDRT kategori fisik 8 laporan, kekerasan berbasis gender online (KBGO) 1 laporan, penelantaran ekonomi 3 laporan, dan psikis 10 laporan.
Sedangkan nonKDRT kategori fisik 2 laporan, KBGO 1 laporan, psikis 3 laporan, dan seksual 2 laporan.
Ida menyebut bahwa operasional rumah aman bagi perempuan bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Makanya korban kami taruh di sini, kami kuatkan semuanya supaya bisa pulih," ujarnya.
Sementara, Ida menyatakan langkah pencegahan munculnya kasus kekerasan pada perempuan terus digencarkan hingga ke tingkat RT/RW.
"Satgas di kecamatan kami punya 10 orang dan di setiap kelurahan ada 4 satgas perlindungan perempuan serta anak," kata dia.
Tak hanya itu, DP3APPKB juga memperkuat pemahaman masyarakat soal potensi munculnya kekerasan pada perempuan.
"Bagaimana kampung itu melakukan pemenuhan hak kepada perempuan dan anak secara otomatis, misalnya ada kejadian kekerasan masyarakat langsung sigap dan peduli," tuturnya.(*)
