BPBD Jatim dorong peningkatan kualitas layanan kebencanaan

Malang Raya (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mendorong adanya peningkatan kualitas layanan kebencanaan pada tiap-tiap daerah yang ada di wilayah tersebut.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto di Kota Malang, Selasa, mengatakan peningkatan kualitas layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebencanaan tersebut merupakan hal yang penting.

"Agar kabupaten/kota terus berupaya meningkatkan kualitas layanan SPM kebencanaan di masing-masing daerah," kata Gatot.

Gatot menjelaskan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kebencanaan tersebut melalui penyamaan persepsi terkait standar SPM kebencanaan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Kemendagri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101/2018 tentang Standar Pelayanan Minimum, mengatur teknis pelayanan dasar sub-urusan bencana yang diantaranya meliputi jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan kriteria penerima.

Sedangkan jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah kabupaten kota meliputi pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

"Ini penting, karena capaian SPM kebencanaan provinsi itu bergantung dengan capaian SPM kabupaten/kota," ujarnya.

Dalam Rakor Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan tersebut, Gatot juga meminta agar peningkatan kapasitas kebencanaan yang dilakukan BPBD provinsi dan kabupaten/ kota bisa menjangkau semua lini masyarakat, termasuk kalangan disabilitas dan kelompok marginal.

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Hikmah Bafakih menyampaikan hal senada, dimana BPBD kabupaten/kota diminta bisa memberikan perhatian lebih kepada kelompok marginal saat melakukan edukasi kebencanaan.

"Komitmen pemerintah daerah dalam masalah kebencanaan itu terlihat dari besaran anggaran yang dialokasikan. Kami akan terus melakukan advokasi kepada pemerintah daerah yang bisa mengalokasikan dana kebencanaannya secara proporsional," tuturnya.

Dalam rakor tersebut juga dilakukan sosialisasi rintisan-rintisan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Keberadaan ULD diperlukan agar kelompok disabilitas bisa terlibat aktif situasi sebelum terjadi bencana, saat masa tanggap darurat maupun setelah terjadi bencana.