Sidoarjo - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) meminta warga korban lumpur tidak menghalangi proses penanggulan luapan lumpur Lapindo menyusul kondisinya yang kini sudah kritis. Humas BPLS Akhmad Kusairi, Sabtu, mengatakan, sejak datangnya musim hujan akhir - akhir ini membuat volume air yang berada di kolam penampungan meningkat. "Oleh karena itu, kami meminta warga untuk tidak menghalangi proses pekerjaan yang dilakukan oleh BPLS mengingat saat ini tanggul penahan lumpur sudah kritis," katanya. Ia mengemukakan, saat ini jarak antara lumpur di dalam kolam penampungan sudah sangat mepet hanya sekitar satu meter dan itu harus segera dilakukan pengaliran. "Namun, sampai saat ini, kegiatan penanggulan yang kami lakukan terpaksa tidak bisa dilakukan karena dilarang oleh warga yang menuntut adanya pembayaran ganti rugi," katanya. Ia mengemukakan, sejumlah alat berat yang bisa bekerja untuk melakukan penanggulan lumpur tidak bisa dioperasikan menyusul adanya protes warga. "Warga yang melakukan penghadangan itu merupakan warga yang proses ganti ruginya dilakukan oleh Lapindo, bukan pemerintah. Sehingga, saya meminta kepada warga akan kondisi kolam penampungan yang semakin penuh akibat luapan lumpur Lapindo," katanya. Ia menjelaskan, kalau penghadangan itu tetap dilakukan, maka proses penanggulan yang dilakukan oleh BPLS tidak bisa berjalan dengan maksimal. "Kalau hal tersebut dibiarkan, kami tidak bisa menjamin kondisi keselamatan tanggul mengingat alat berat yang digunakan untuk perbaikan tanggul tidak bisa bekerja," katanya. Dia juga meminta kepada sebagian warga yang menghalangi penanggulan untuk tidak meneruskan aksinya karena tanggul sudah kritis. "Kalau lumpur meluber, siapa yang bertanggungjawab," katanya. Ia menyebut, penguatan dan perbaikan tanggul ini karena tanggul terluar Siring hingga Ketapang, berbatasan lansung dengan akses penting. Di bawah tanggul, kata dia, ada jalur rel KA dan juga Jalan Raya Porong yang keberadaannya sangat vital.(*)


Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.