Sidoarjo - Kalangan Dewan Kabupaten Sidoarjo berencana memanggil Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta untuk menindaklanjuti keluhan ribuan warga yang tinggal di empat kecamatan, terkait dengan pelayanan sambungan air minum. Ketua komisi B Dewan Sidoarjo, M Agil Efendy, Rabu, mengatakan selain memanggil PDAM Delta Tirta, pihaknya juga akan memanggil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) serta Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan dengar pendapat. "Dalam dengar pendapat tersebut, PDAM Delta Tirta diminta untuk segera mengoperasionalkan instalasi pengolahan air (IPA) Krian yang sudah dua tahun ini terbengkalai karena persoalan lahan yang belum kelar," ucapnya. Ia mengemukakan, ada empat kecamatan yang saat ini masih menunggu sambungan air minum dari PDAM Delta Tirta masing-masing Kecamatan Krian, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Tulangan dan Kecamatan Balongbendo. "Kami akan menggelar dengar pendapat, sehingga ada titik temu terkait persoalan lahan yang digunakan untuk IPA Krian II tersebut," ujarnya. Menurut Agil, akan tidak lucu jika lahan IPA Krian II yang merupakan bekas tanah kas desa (TKD) Kelurahan Krian yang saat ini menjadi asset Pemkab Sidoarjo, lalu disewa oleh PDAM Delta Tirta yang juga milik Pemkab Sidoarjo. "Tidak lucu kalau ada sistem menyewa lahan. Yang benar tinggal alih buku saja dan PDAM sudah dibebani setoran ke Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dari APBD tersebut secara otomatis kelurahan Krian akan mendapat kontribusi pembangunan," katanya. Sebelumnya, Dirut PDAM Delta Tirta, Sidoarjo, Djajadi, mengakui bila pembangunan IPA Krian II memang sudah rampung dua tahun lalu. "Namun, sampai saat ini masih belum bisa dioperasikan karena ada permasalahan lahan tempat berdinya IPA Krian II tersebut," katanya.(*)
Berita Terkait
Dewas ANTARA harap kinerja Biro Jatim terus tumbuh
17 Desember 2025 19:30
ANTARA terima penghargaan peran penyebaran informasi Kumham Imipas
17 Desember 2025 13:59
Konjen RRT-ANTARA Jatim masifkan penyebaran informasi positif dua negara
16 Desember 2025 19:45
DPR nilai pemberitaan ANTARA masih menjadi tolok ukur
16 Desember 2025 19:02
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim: ANTARA miliki karakter yang berbeda
16 Desember 2025 18:16
Ketua Dewas ANTARA: Kantor berita bertanggung jawab tangkal hoaks
16 Desember 2025 18:00
Kadis Kominfo Jatim apresiasi peran ANTARA jaga kualitas informasi
16 Desember 2025 17:02
