Surabaya (ANTARA) - Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) menggelar webinar seri episode lima untuk merumuskan solusi berkenaan dengan kebutuhan regulasi yang dapat mempercepat terlaksananya proses transisi energi.
"Regulasi dan kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung masuknya investasi global dalam percepatan transisi energi di Indonesia," kata Ketua Umum MKI Evy Haryadi dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu.
Haryadi mengatakan MKI sebagai wadah bagi pelaku industri ketenagalistrikan merasa perlu mendukung pemerintah untuk mencari solusi terhadap berbagai tantangan transisi energi yang semua rasakan, sehingga webinar seri kelima diselenggarakan spesifik membahas tentang regulasi.
Bersama Kasatgas Transisi Energi Nasional Rachmat Kaimuddin, JETP, PT SMI (Persero), World Bank, ADB, dan IBM, MKI berharap dapat dirumuskan masukan agar tantangan investasi dapat ditangani.
"MKI terus membangun komunikasi dengan pemangku kebijakan khususnya di bidang pendanaan, agar obstacle sektor finance yang dialami dapat terurai karena NZE 2060 dan target-target capaian prosesnya perlu kita atasi bersama," ujarnya.
Selain pendanaan, kebijakan berkenaan dengan pemanfaatan produk lokal Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan digitalisasi turut menjadi isu bersama yang perlu dicermati.
"Berdasar hasil diskusi kami di internal MKI terdapat tantangan lain yang perlu segera ditangani, yakni kewajiban TKDN dan digitalisasi, ini menjadi tantangan karena penyediaan energi baru dan energi terbarukan (EBET) masih belum ekonomis tetapi di sisi lain kami tetap harus memperhatikan TKDN,” katanya.
Niat baik untuk memaksimalkan potensi lokal di satu sisi dapat mendorong up scaling industri dalam negeri tetapi ketersediaan material dan kemampuan masyarakat untuk membeli produk listrik yang dihasilkan perlu diperhatikan agar trilemma energy tetap tercapai.
"Industri ketenagalistrikan sangat antusias dengan rencana transisi energi yang dicanangkan pemerintah, tetapi tentu saja industri ini agar sustain perlu memperhatikan keekonomian proyek sehingga kami membutuhkan dukungan pemerintah agar isu tentang local content dapat dicarikan solusinya agar tetap kompetitif," tutur Haryadi.
