Madiun (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun, Jawa Timur melakukan sosialisasi tentang pendaftaran atau rekrutmen pengawas TPS (PTPS) yang akan bertugas untuk Pemilu 2024.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Madiun Novery Wahyu Hidayat mengatakan proses pendaftaran PTPS akan dilakukan pada Januari 2024.
"Bawaslu Kota Madiun nantinya membutuhkan sebanyak 575 pengawas TPS (PTPS) Pemilu 2024 yang dilakukan pada Januari mendatang. Jumlah itu disesuaikan dengan TPS reguler di Kota Madiun, di luar sembilan TPS lokasi khusus di lapas," ujar Novery dalam kegiatan rakor persiapan perekrutan PTPS di Madiun, Rabu.
Menurutnya, nantinya setiap TPS harus ada seorang PTPS. Tugasnya mulai mengawal pendistribusian kotak suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke TPS hingga proses penghitungan suara.
"Tugas mereka mencatat kalau ada dugaan pelanggaran oleh KPPS di TPS tempatnya bertugas. Misalnya ditemukan surat suara tidak sama, maka itu dicatat dan dilaporkan ke Panwas Kelurahan," katanya.
PTPS juga harus mengawal kotak suara dari TPS kembali ke PPK setelah proses penghitungan suara pemilu selesai.
"Tantangan ke depan itu cukup berat. Sehingga PTPS, Kami harapkan bisa bekerja dengan baik dan memiliki integritas," katanya.
Untuk itu, ia berharap adanya partisipasi masyarakat untuk menjadi pengawas TPS. Adapun persyaratan menjadi PTPS hampir sama seperti perekrutan KPPS Pemilu oleh KPU. Seperti pendidikan minimal SMA serta tidak menjadi anggota partai politik (parpol).
Hal yang sama dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Madiun. Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun Slamet Widodo mengungkapkan pihaknya membutuhkan sebanyak 2.253 orang untuk direkrut menjadi Pengawas TPS (PTPS) yang bertugas di 206 desa dan kelurahan se-Kabupaten Madiun.
"Bawaslu Kabupaten Madiun mencari 2.253 orang menjadi PTPS yang mampu bekerja dengan baik untuk mencegah pelanggaran dan mengatasi persoalan dalam pemungutan suara Pemilu 2024," kata Widodo.
Menurutnya, PTPS memegang peranan penting sebagai garda terdepan yang mengawasi pemilu, khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) sebagai inti dari pelaksanaan pemilu.
"Belajar dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, PTPS menjadi sentral pengawasan pemilu saat tungsura yang menjadi tempat bertanya dan tempat konsultasi," katanya.
Pengawas TPS sendiri adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. Setiap TPS akan diawasi oleh satu orang PTPS.
Sesuai aturan, pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat tujuh hari setelah hari pemungutan suara.
