Kemenag Pastikan Izin KBIH Darus Salam Tidak Ada

Kediri - Kementerian Agama (Kemenag) Kediri memastikan jika kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIH) Darus Salam, di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, belum mempunyai izin resmi sebagai KBIH, melainkan hanya sebagai yayasan dan punya kelompok pengajian ibadah haji (KPIH). "Izin yang mereka punya hanya sebagai yayasan yang salah satu kegiatannya mengelola KPIH. Agenda dari KPIH hanyalah sebagai koordinator jika ada yang ingin naik haji," kata Kepala Seksi Haji dan Umrah Kemenag Kediri, Muamal di Kediri, Jumat. Ia mengatakan, izin sebagai yayasan itu memang diperoleh dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Namun, izin sebagai KBIH sampai saat ini belum ada untuk yayasan tersebut. Selama ini, yang sudah mempunyai izin menjadi KBIH di Kediri hanyalah milik Nahdlatul Ulama. Di Kediri, Muamal menyebut ada lima KPIH di antaranya milik Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Jamaah Wahidiyah, Taawun milik Muhammadiyah, Nurul Falah di Perumahan Chandra Kirana Kediri, serta Darus Salam. Selama ini, kelompok-kelompok tersebut diketahui hanya memfasilitasi dengan Kemenag jika ingin naik haji dan biasanya bersifat reguler. Namun, pihaknya mengaku tidak mengetahui jika ada yang bisa sampai koordinasi untuk memberangkatkan haji lewat jalur "VIP". "Mungkin mereka punya jaringan tersendiri, dan kami tidak mengetahui, itu sebab tidak ada laporan jamaah yang berangkat secara VIP dari Kediri," ucapnya. Ia juga sudah memanggil dari pengurus yayasan, dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Yayasan Darussalam, Saifudin Zuhri. Dalam penjelasannya, Saifudin menyebut juga merasa tertipu dengan sikap PT Nurul Hidayat di Bogor yang memberangkatkan para jamaah tersebut. Untuk saat ini, pihaknya meminta masalah internal di antaranya pengembalian uang dari calon haji harus diselesaikan. Diharapkan, untuk pengembalian itu juga bisa diberikan secara penuh. Muamal juga menyebut, tidak bisa memberi sanksi kepada yayasan tersebut, mengingat izin sebagai KBIH juga tidak ada. Pihaknya hanya berupaya sebagai penengah antara jamaah dengan pengurus yayasan, agar masalah ini tidak berlarut-larut. Sedikitnya 28 calon haji yang berangkat dari Yayasan Darus Salam dari Kediri gagal berangkat dalam musim haji tahun ini. Kegagagalan itu dipicu karena visa yang ternyata belum turun. Pemilik yayasan menuding merasa dibohongi oleh PT Nurul Hidayat di Bogor, selaku perusahaan yang mengurusi proses keberangkatan. Tudingan itu, disebabkan karena seluruh jamaah juga sudah menyetorkan uang antara Rp60-Rp75 juta untuk keberangkatan. Pengurus yayasan mengaku percaya dengan PT itu karena dinilai profesional dan sudah lama berkecimpung dalam kegiatan haji dan umrah. Terlebih lagi, PT itu juga sering memberangkatkan para jamaah dan ada sejumlah pejabat. Bahkan, dijanjikan keberangkatan para jamaah dari Istana Negara RI pada 30 Oktober 2011 berserta dengan rombongan jamaah haji VIP bersama Dzikir SBY. Saat ini, kasus ini masih ditangani oleh polisi, karena melibatkan nama Kepala Negara.(*)