Pemerintah Izinkan Alih Fungsi Hutan untuk Pertanian

Nganjuk - Pemerintah mengizinkan adanya alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian, untuk mendukung program ketahanan pangan, kata Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan. "Kawasan hutan itu diubah fungsinya jadi lahan pertanian, diubah tata ruangnya," kata Zulkifli Hasan ditemui saat menghadiri acara panen padi perdana Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) Perum Perhutani Unit II Jatim, di petak 15 RPH Awar - Awar, BKPH Bagor, KPH Nganjuk, Senin. Ia mengatakan, memang sengaja membuka ruang khusus di kawasan hutan untuk sektor pertanian. Hal itu dilakukan sebagai upaya merealisasikan program swasembada pangan dan demi ketahanan pangan dengan meraih produksi hingga 10 juta ton mulai 2014. Untuk pengelolaannya, ia menyatakan tetap melibatkan Perhutani, Kementerian Pertanian, hingga BUMN yang berhak mengelola. Untuk di Pulau Jawa, lahan hutan didominasi oleh Perhutani, sementara luar pulau harus dikelola BUMN. Pihaknya akan selektif dengan program tersebut. Ia tidak ingin terulang lagi kejadian yang sama, yaitu di Kalimantan, dimana saat tanaman hutan dibabat habis, ternyata lahan pertanian juga tidak terealisasi. "Kami gunakan sistem tumpangsari untuk mengelola hutan, tapi yang di luar Pulau Jawa, kami serahkan pengelolaannya pada BUMN," ucapnya. Untuk memenuhi target tersebut, pihaknya sudah mempersiapkan lahan. Di luar Pulau Jawa disediakan lahan hingga 200 ribu hektare di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, NTT, hingga Papua. "Namun, jika nanti lebih dari 200 ribu hektare kami juga siap mendukung. Yang jelas, kami ingin masyarakat sekitar hutan sejahtera. Jika mereka sejahtera, tentunya tidak akan merusak hutan dan lebih menyayangi hutan, karena juga memberikan masyarakat," ucapnya. Ia juga meminta, warga tidak lagi melakukan aksi pembakaran hutan untuk membuka lahan, karena hanya merugikan. Ia berharap, dengan adanya program ini membuat masyarakat lebih terbuka, dan mereka bisa mengelola lahan dengan baik. Menhut menanambahkan, saat ini sistem tumpangsari sudah mampu menyediakan keperluan pokok hingga 9 juta ton. Ia berharap, dengan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) itu bisa memacu produksi, hingga ketahanan pangan di Indonesia juga mencukupi. Dalam kesempatan itu, Menhut melakukan panen raya padi GP3K dengan luas lahan baku mencapai 26 hektare dan luas pencanangan atau yang dipanen masih 10 hektare. Lokasi panen raya tersebut berada di wilayah Pangkuan LMDH Sido Makmur Desa Mancon, Kecamatan Wilangan. Pada kunjungannya, Menhut juga didampingi sejumlah pejabat dari Perhutani, seperti Kepala Perum Perhutani Unit II Jatim, Bambang Budiarto, Direktur PSDH dan RU PHR PHT, Mustoha Iskandar, serta Muspida Kabupaten Nganjuk. (*)