BPBD Tulungagung Belum Miliki Peta Rawan Bencana

Tulungagung - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung, Jawa Timur, hingga kini belum memiliki peta rawan bencana, karena belum memiliki anggaran operasional untuk menyusun database secara utuh dan komprehensif. "Secara tertulis kami memang belum memiliki, tapi sementara bisa berkoordinasi dengan jajaran dinas terkait yang telah lebih dulu mempunyai data dimaksud," kata Kepala BPBD Tulungagung, Agus Purwanto, saat menghadiri sosialisasi perda bencana di balai pertenmuan DPRD setempat, Rabu. Ketidaksiapan BPBD itu, menurut Agus, lebih disebabkan pihaknya belum memiliki alokasi anggaran secara khusus. Kondisi ini bisa dimaklumi lantaran badan khusus yang dibentuk menggantikan satuan pelaksana penanggulangan bencana (satlak PB) tersebut memang baru berusia dua bulan. Kenyataan itulah yang pada kelanjutannya membuat BPBD sampai saat ini belum memiliki plot anggaran tersendiri, termasuk melalui mekanisme APBD perubahan 2011 yang ditetapkan sekitar sebulan lalu. "Secara kelembagaan sudah terbentuk, tapi secara operasional kami belum bisa efektif. Kami masih dalam tahap mengajukan anggaran operasional ke pemerintah daerah melalui APBD induk tahun 2012 mendatang," tandasnya. Ketidakefektifan lembaga BPBD juga diakui oleh Koordinator Kelembagaan Bencana pada Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU Tulungagung, Bibid Prayoga. Ia menggambarkan keberadaan maupun kondisi BPBD Tulungagung saat ini seperti hiasan dinding. Menurut dia, secara kelembagaan, BPBD memang telah terbentuk, namun fungsi dan misi kerja masih jauh dari harapan. Kondisi semacam itu, menurutnya, bisa terjadi lantaran sarana maupun prasarana pendukung di kantor BPBD Tulungagung sampai saat ini memang belum ada. Jangankan sejumlah perangkat komputer untuk kepentingan administrasi maupun penyusunan database terkait kebencanaan, sekadar meja-kursi serta mebeler perkantoran pun bahkan disebutnya sama sekali belum memadai. "Kalau boleh memprediksi, saya kira BPBD ini baru benar-benar menjalankan fungsinya sekitar setahun mendatang," ujarnya. Kabupaten Tulungagung memiliki sejumlah daerah yang rentan mengalami bencana alam, mulai dari tsunami, longsor, gempa bumi, banjir bandang, angin puting beliung, hingga bencana kekeringan seperti yang saat ini tengah berlangsung. LPBI NU Tulungagung bahkan menyebut, jumlah kecamatan di daerah tersebut yang memiliki potensi tinggi menjadi sasaran bencana alam ada sekitar 11 dari total 19 kecamatan yang ada. (*)