Tujuh Anak yang Menderita Keracunan Masih Dirawat di RSUD Pelem

Kediri - Sebanyak tujuh anak dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gadungan III, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, masih dirawat di ruang anak, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pelem, Pare, setelah keracunan susu merek "Jenius". "Ada tujuh anak yang dirawat di rumah sakit. Kondisi mereka saat ini sudah lebih baik dan sudah dibawa ke ruang anak," kata dokter jaga Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Pelem, Pare, Dewi Ayuningsih di Kediri, Selasa. Ia mengatakan, kondisi anak-anak itu mengalami masalah pada lambungnya. Untuk masalah yang lain, pihaknya belum mengetahui. Karena kondisi mereka juga sudah ditangani, mereka dibawa ke ruang anak. Sementara itu, tujuh anak yang dibawa ke rumah sakit tersebut hingga kini kondisinya belum pulih sepenuhnya. Mereka masih terlihat lemah setelah keracunan minum susu "Jenius" tersebut. Ketujuh anak itu di antaranya Aldo, Ganis, Ario, Lisnawati, mereka anak kelas enam di SDN Gadungan III Kediri. Selain di RSUD Pelem, ada juga anak yang dibawa ke RS HVA Pelem, Pare yaitu Erwin. Ia dibawa oleh orang tuanya berobat ke RS HVA Pelem, Pare karena kondisinya yang juga mengkhawatirkan. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Kediri Edhi Purwanto mengatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi tentang kejadian keracunan susu di sekolah tersebut. "Kami akan evaluasi, mengapa hanya terjadi di sekolah itu dan hanya di Gadungan. Padahal, banyak sekolah lain yang juga menerima," katanya. Ia mengatakan, evaluasi itu bukan hanya dilakukan kepada anak-anak serta proses pengiriman susu, tetapi juga lingkungan. Dimungkinkan, lingkungan di daerah itu bermasalah, hingga memicu adanya keracunan. Namun, ia tidak menyebut dengan tegas akan menghentikan program pemberian susu tersebut. Ia mengatakan, pemberian susu itu sudah ada jadwal dan itu hanya dimiliki oleh perusahaan yang menang tender tersebut. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri meminta pemerintah untuk tanggap dengan kejadian itu. Mereka meminta, pemerintah juga menghentikan sementara program itu, hingga hasil evaluasi menunjukkan tidak ada masalah. "Kami tidak masalah dengan programnya, tapi, harusnya dievaluasi tentang produknya. Mungkin kualitas kontrolnya rendah hingga ada kejadian keracunan seperti itu," ucap Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kediri, Abdul Hasyim. Kejadian keracunan itu ironis. Padahal, hasil uji laboratorium yang sampelnya dikirimkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri pada kejadian 6 Oktober 2011 lalu di SDN Gadungan IV dengan kasus yang sama pada Balai Laboratorium Provinsi Jatim, adalah normal. Kepala Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Istianah menampik jika ada rekayasa dalam kejadian tersebut, dimana hasil dari uji laboratorium dinyatakan bakteri di susu itu aman, tapi ada kejadian serupa, keracunan. "Tidak ada rekayasa, karena yang melakukan penelitian bukan Dinas Kesehatan," katanya mengungkapkan. Ia mengaku, memang hingga kini belum menerima surat secara resmi hasil uji laboratorium kejadian pada 6 Oktober lalu. Ia mengetahui informasi tentang normalnya bakteri di susu lewat telepon. Rencananya, surat itu akan datang pada Rabu (26/10). Sekitar 57 anak dari dua sekolah yaitu SDN Gadungan III dan SD NU Watugede, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menderita keracunan setelah minum susu program bantuan UKS dari pemkab. Kasus itu bukan yang pertama kali terjadi. Pada Oktober 2011 ini, sudah dua kali ini terjadi, sebelumnya menimpa SDN Gadungan IV. Pada Desember 2006 lalu, saat pemerintahan Bupati Sutrisno kasus serupa menimpa SD Negeri I Tiron, Kecamatan Banyakan. Namun, Bupati yang juga suami dari Bupati Kediri yang menjabat saat ini, Bupati Haryanti menampik dengan dalih ada sabotase dalam kasus keracunan tersebut. Anggaran dana untuk program itu ternyata juga hampir sama, Rp300 juta. Pascakejadian itu, sebenarnya kalangan DPRD Kabupaten Kediri mewacanakan untuk menghentikan program tersebut, tetapi Bupati Sutrisno, yang menjabat saat itu menolak dengan alasan siapa yang akan membeli susu hasil peternakan warga dari kabupaten jika bukan pemerintah. (*)