Dinas Kelautan Trenggalek Gratiskan Izin Kapal Kecil

Trenggalek - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek memberi kelonggaran bagi ratusan kapal kecil yang beroperasi di sejumlah kawasan pesisir pantai daerah tersebut untuk mendapat izin usaha pelayaran secara gratis. "Ini merupakan terobosan yang kami lakukan bekerja sama dengan pihak Syahbandar Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi untuk mengatasi banyaknya kapal nelayan yang belum memiliki SIUP (surat ijin usaha pelayaran)," kata Kepala DKP Trenggalek, Suhadak, Selasa. Total jumlah kapal nelayan di PPN Prigi saja tercatat ada sekitar 600 unit lebih, dengan rincian, 156 unit kapal jenis slerek (berkapasitas hingga 30 ABK/anak buah kapal), 40-an unit kapal pancing, serta 400-an kapal kecil. Jumlah itu masih akan bertambah sekitar 100-200 unit apabila kapal-kapal yang beroperasi di sejumlah kawasan pantai lain mulai dari Pantai Pasir Putih dan Damas di Kecamatan Watulimo hingga Pantai Pelang di Kecamatan Panggul ikut dihitung dalam kesatuan pendataan. "Untuk kapal-kapal besar, terutama jenis slerek dan pancing di sekitar PPN Prigi mayoritas telah dilengkapi SIUP. Namun untuk jenis kapal kecil dan yang beroperasi di pantai-pantai lain seperti Damas, Blado, dan Pelang kebanyakan memang belum," katanya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak DKP bersama jajaran terkait secara berkala terus melakukan sosialisasi mengenai kelengkapan SIUP bagi kapal-kapal nelayan yang digunakan untuk mencari ikan. Hasilnya, meski diakui Suhadak belum maksimal, saat ini kesadaran nelayan untuk melengkapi surat-surat kapal sudah jauh meningkat, tidak hanya di kalangan pemilik kapal besar tetapi juga di kalangan nelayan kecil yang hanya memiliki kapal sederhana untuk menangkap ikan. "Memang masih ada sejumlah kapal besar yang belum mengurus SIUP ataupun izinnya mati, yang begini akan kami tertibkan dengan memberi sanksi tegas," tandasnya. Mayoritas kapal nelayan, baik yang berukuran besar maupun kecil, di PPN Prigi rata-rata telah memiliki dokumen-dokumen terkait izin pelayaran maupun penangkapan ikan di kawasan laut yang telah ditentukan Kementrian Kelautan. Tingginya kesadaran para nelayan di daerah ini tak lepas dari keberadaan Syahbandar PPN Prigi yang secara aktif melakukan pendataan sekaligus pengawasan terhadap aktivitas seluruh kapal nelayan yang beroperasi di wilayah tersebut. Namun kondisi berbeda terjadi di beberapa pelabuhan tradisional lain, seperti di Pantai Blado, Kecamatan Munjungan serta Pantai Pelang di Kecamatan Panggul, dimana banyak kapal nelayan yang belum mengantongi izin usaha pelayaran. (*)