Menteri Azwar Anas ajak KJRI Sydney tingkatkan peluang investasi RI

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengajak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sydney, Australia meningkatkan peluang investasi dan wisata di Indonesia.

Menurutnya, peluang ekonomi ini dapat diraih salah satunya dengan menghadirkan pelayanan yang baik kepada masyarakat Indonesia maupun warga negara asing (WNA).

“Kami berharap pelayanan kita ke depan jadi lebih baik,sehingga target kita dan citra Indonesia semakin baik, investasi kita semakin meningkat,” ujar Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia melihat fungsi pelayanan publik KJRI Sydney telah berjalan baik namun perlu terus ditingkatkan. Sebab, beberapa inovasi layanan yang diciptakan KJRI Sydney telah berjalan.

BETA SIAGA (Bersama Kita Saling Jaga) adalah inovasi yang lahir dari kondisi sosial di lingkungan Australia, terutama yang berkaitan dengan layanan perlindungan WNI atas tindak kekerasan yang dialami teristimewa bagi anak-anak dan wanita.

"Inovasi tersebut memiliki fitur 'panic button' yang langsung terhubung dengan layanan darurat KJRI Sydney," jelas dia.

Baca juga: Jokowi minta perombakan sistem agar orientasi ASN tak hanya urus SPJ

Inovasi lainnya adalah layanan Paspor SELARAS (Sambangi Lansia dan Orang Sakit). Inovasi jemput bola ini dikhususkan bagi WNI lanjut usia di atas 65 tahun dan memiliki kondisi medis atau berkebutuhan khusus.

Layanan ini dapat diajukan melalui email atau WhatsApp.

Untuk diketahui, KJRI Sydney adalah satu-satunya KJRI yang telah mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Predikat ini merupakan predikat tertinggi dalam pembangunan zona integritas.

“Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi KJRI lainnya di seluruh dunia,” ujar Anas.

Di depan pejabat dan pegawai KJRI, dia mendorong agar perwakilan diplomatik Indonesia ikut menyukseskan reformasi birokrasi berdampak. Ia menjabarkan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berfokus pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, reformasi birokrasi harus berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, dan birokrasi harus lincah dan cepat.