Surabaya (ANTARA) - Komisi Informasi Publik Jawa Timur melakukan visitasi dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) untuk melihat keterbukaan informasi publik yang ada di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim, Rabu.
"Monev yang dilakukan dalam rangka untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terkait keterbukaan informasi ke publik sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik," kata Ketua KIP Jatim Imadoeddin usai visitasi.
Dari visitasi tersebut, KIP Jatim dapat mengukur apakah BKKBN sudah memenuhi persyaratan tersebut atau tidak.
Imadoeddin menjelaskan visitasi monev tersebut di dalamnya terdapat verifikasi terhadap kuisioner yang pernah dikirimkan kepada BKKBN, sehingga nanti bisa mengecek langsung keberadaan dokumen termasuk sarana prasarana yang ada di badan tersebut.
Baca juga: Relawan KIP "Tapal Kuda" tegaskan solid dukung Gubernur Jatim
"Untuk kegiatan monev sudah dilakukan setiap tahun, khusus untuk BKKBN berpartisipasinya di tahun ini. Sebelumnya karena kami fokus di badan publik di tingkat provinsi, tahun ini kami libatkan badan publik vertikal," katanya.
Setelah visitasi monev, KIP Jatim akan melakukan perekapan nilai, artinya jika dari sisi penilaian telah memenuhi persyaratan nanti akan dilanjutkan wawancara.
"Dari situ akan didalami komitmen kepemimpinan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik berkaitan dengan inovasi, strategi dan sebagainya. Akan ada penilaian akhir yang mengarah kepada pemberian penghargaan. Jika skornya standar masuk kategori informatif," ujarnya.
Visitasi monev juga diadakan untuk menilai terkait dengan kualitas informasi, jenis informasi, sarana prasarana dan komitmen organisasi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Maria Ernawati berterima kasih kepada KIP Jatim telah mengundang instansinya untuk ikut berpartisipasi dalam rangka monev.
"Tentu keberadaan kami sebagai instansi vertikal memberikan satu dukungan bagi pembangunan dilaksanakan di Jatim, utamanya peningkatan SDM melalui program Bangga Kencana dan penurunan stunting," ujarnya.
Erna menegaskan pihaknya tidak bisa bergerak dan bekerja sendiri. Perlu mitra dari sektor swasta dan media untuk membantu mengoptimalkan layanan terkait keterbukaan informasi kepada publik.
