Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dijelaskan bahwa selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga dakwah, pesantren juga memiliki fungsi sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.
Dengan mengakselerasi ekonomi kerakyatan berbasis pesantren dan komunitas diharapkan ekonomi nasional dapat cepat pulih dan mendorong kebangkitan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Secara spesifik, pemberdayaan pesantren yang dimaksud adalah penguatan kapasitas ekonomi rakyat. Pesantren juga diharapkan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam hal ini, pesantren juga sudah mengalami transformasi dari institusi pendidikan-keagamaan yang dianggap tradisional dan konservatif, menjadi lembaga sosial yang multifungsi.
Sebagai lembaga pendidikan tertua di Nusantara, pesantren ternyata terbukti mampu beradaptasi dengan dinamika zaman. Pesantren mampu menangkap semangat zaman yang banyak diwarnai dengan kovergensi peran dan fungsi kelembagaan. Serta tidak gagap dalam mengarungi era yang penuh disrupsi ini.
Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah menyiapkan berbagai skema agar para santri mampu berkontribusi pada kemajuan ekonomi masyarakat, baik melalui koperasi, kredit usaha rakyat (KUR), Bank Wakaf Mikro (BWM) dan lainnya.
Untuk itu, para santri dapat memanfaatkan berbagai program pembiayaan ini dengan baik sehingga pesantren dan santri dapat berperan dalam ekonomi umat.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya transformasi digital di masyarakat agar perekonomian Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Tentunya dengan mendorong para pelaku UMKM melek digital.
Tantangan
Selama ini istilah pesantren dan ekonomi seolah menjadi dua hal yang kurang komplementer. Yang pertama merujuk pada hal yang bersifat pendidikan dan keagamaan, sedangkan yang kedua berkonotasi profit dan duniawi.
Namun kenyataannya kedua hal tersebut dapat digabungkan. Buktinya, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Pesantren Sidogiri membuktikan bahwa jika para pengurus dan pengelola pesantren mau serius mengembangkan unit usaha, bisa menciptakan jaringan perekonomian yang luas dan bermanfaat untuk pemberdayaan ekonomi warga.
Indikasinya BMT Unit Usaha Gabungan (UGT) Sidogiri menjadi BMT terbesar di Indonesia menurut buku "100 Koperasi Besar Indonesia" (Masrifah, 2020).
Pesantren memang memiliki potensi yang besar sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi. Hasil pemetaan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada 2020 dan 2021 menemukan bahwa 90,48 persen dari pesantren sudah memiliki unit usaha.
Artinya bahwa hanya sebagian kecil pesantren (9,52 persen) yang belum memiliki unit usaha. Bahkan sebanyak 2,58 persen pesantren memiliki 3-5 jenis usaha. Namun dari sekian banyak potensi tersebut, belum semuanya dapat terakselerasi secara maksimal.
Salah satu sebab kenapa potensi ekonomi santri belum terkoversi maksimal adalah, karena selama ini model bisnis yang dikembangkan mayoritas pesantren belum memanfaatkan jejaring luas the new media.
Mayoritas santri masih fokus memanfaatkan media baru untuk pengembangan pendidikan dan dakwah, namun masih sangat sedikit yang menggunakan the new media untuk pengembangan usaha-bisnis.
Ponpes percontohan
Salah satu Ponpes yang mencoba mengimplementasikan peran santri dalam ekonomi kerakyatan adalah Ponpes Nurul Jadid yang berada di Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
Melalui seminar bertajuk "Peran Santri Menghadapi Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0" yang digelar Surabaya, Kamis, 28 September 2024, Kepala Ponpes Nurul Jadid, K.H. Abdul Hamid Wahid mendorong para santri di ponpes-ponpes untuk bergerak ke arah ekonomi dalam pelayanan masyarakat.
Seminar yang digelar Pembantu Pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid (P4NJ) Surabaya Raya itu membongkar banyak strategi dan peluang agar ekosistem ekonomi pesantren tetap kokoh. Hal ini juga mengarah ke program pemerintah menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan memanfaatkan bonus demografi, yang mana hal itu merupakan rahmat dari Allah SWT.
Kiai yang aktif dalam Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren ini mengatakan, selain tiga fungsi pesantren, yaitu sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran, dakwah pengaderan serta pelayanan masyarakat, maka ada proses di dalam internal pesantren memiliki tujuan utama pengabdian kepada masyarakat.
Santri harus menjalankan tiga fungsi itu, namun di salah satu sisi harus siap menghadapi tantangan ke depan dalam bidang ekonomi.
Saat ini Ponpes Nurul Jadid sudah mengambil peran dan fungsi melalui Society 5.0. Nurul Jadid juga sudah mempersiapkan sejumlah langkah strategis melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan lintas sektor.
Bahkan, Ponpes Nurul Jadid bersama 14 pesantren besar juga telah menandatangani "Deklarasi Surabaya" bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Penandatanganan deklarasi dilakukan pada 2019. Isinya, komitmen menjadikan Jatim sebagai pusat akselerasi bisnis khususnya bisnis dan ekonomi syariah kerakyatan. Sejak deklarasi tersebut, semua ponpes yang terlibat berinkubasi dan mengakselerasi dalam ekonomi bisnis pesantren.
Ponpes di Jatim sendiri memiliki tiga distribution center dan memilih menjadi akses pemasaran. Ada tiga pondok pesantren yang terlibat yakni Ponpes Nurul Jadid, Ponpes Tambak Beras dan Ponpes Sunan Drajat.
Saat ini semuanya fokus pada peningkatan standar-standar dan jaring pemasaran. Mulai dari hulu sampai hilir pernak pernik perdagangan dunia, bukan sekadar inkubasi dan wacana tapi sudah proses implementasi.
Oleh karena itu, banyak lulusan Ponpes Nurul Jadid menjadi pengusaha atau entrepreneur sukses saat ini dan sudah berjejaring membangun sebuah ekosistem ekonomi.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengharapkan santri dari Pesantren Nurul Jadid dapat menjadi percontohan untuk mengangkat disrupsi, revolusi industri dan digitalisasi sebagai peluang pengembangan usaha.
Untuk itu, kiprah santri diharapkan tidak berhenti saat meninggalkan pesantren, justru harus didukung bersama-sama setelah keluar dari pesantren. Elemen pesantren dalam hal ini santri maupun alumnusnya juga punya potensi menjadi penggerak perubahan dalam dunia perekonomian.
Dari semua itu, ada yang perlu ditanamkan juga kepada para santri yakni percaya diri dan juga perluas pergaulan positif. Selain itu, para santri juga perlu menguasai digitalisasi dalam ekonomi yang mana memang belum banyak literasinya yang masuk dalam buku-buku.
Para santri harus menjadi garda depan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Tentunya santri harus kreatif dalam kemandirian ekonomi. Dengan demikian, pandangan pesimis dan skeptis tentang santri akan terkikis dengan bukti nyata peran santri dalam bidang ekonomi.
Semoga ikhtiar dari para santri ini bisa membangkitkan semangat perekonomian di Indonesia dan terciptanya kesejahteraan masyarakat.
