Polres Banyuwangi Gelar Operasi Yustisi Cegah Teroris

Jember - Kepolisian Resor (Polres) Banyuwangi menggelar operasi yustisi kependudukan untuk mencegah masuknya teroris di kabupaten setempat, Kamis. Operasi yustisi tersebut dilakukan anggota Polres Banyuwangi bersama TNI dan Satuan PolisiPamong Praja (Satpol PP) pemkab setempat di Jalan Satsuit Tubun Banyuwangi. Kapolres Banyuwangi Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rastra Gunawan mengatakan operasi gabungan tersebut digelar untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus membatasi ruang gerak teroris di Banyuwangi. "Tidak menutup kemungkinan beberapa pelaku teroris yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) masuk di Kabupaten Banyuwangi menuju ke Pulau Bali, namun sejauh ini situasi dan kondisi Banyuwangi kondusif," paparnya. Dalam operasi yustisi kependudukan tersebut, aparat gabungan memeriksa kartu tanda penduduk (KTP), kelengkapan kendaraan, surat izin mengemudi (SIM) dan barang bawaan di setiap kendaraan yang melintasi jalan tersebut. "Pemeriksaan yang dilakukan dalam operasi yustisi kependudukan itu lebih fokus pada pemeriksaan KTP, sedangkan pemeriksaan lainnya sebagai pelengkap saja," katanya menjelaskan. Pantauan di lapangan, hampir 50 persen masyarakat yang terjaring operasi yustisi kependudukan tersebut tidak bisa menunjukan kartu identitas diri dengan beragam alasan. "Ada warga yang mengaku KTP-nya ketinggalan, masa berlaku KTP sudah habis, dan ada yang berterus terang tidak memiliki KTP," ucapnya. Ia menjelaskan, masyarakat yang tidak bisa menunjukkan KTP langsung menjalani sidang di lokasi kejadian karena hakim dan jaksa juga ikut dalam operasi gabungan tersebut. "Mereka langsung didenda maksimal Rp50 ribu sesuai dengan pasal 108 Perda Nomor 9 tahun 2007 tentang Kependudukan," katanya. Sementara salah seorang warga Kelurahan Pakis Banyuwangi Nurjanah menyambut baik operasi yustisi kependudukan itu, meskipun dirinya dikenai denda Rp30 ribu oleh hakim karena KTPnya sudah habis masa berlakunya. "Saya mengaku salah belum memperpanjang KTP yang sudah habis, sehingga ikhlas membayar denda sesuai dengan perda yang diterapkan di Banyuwangi," katanya.