Menteri BUMN minta pembangunan perumahan didukung dengan akses publik

Tangerang (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta agar pembangunan perumahan rakyat didukung dengan akses publik yang memadai.

Menurut Erick, untuk menarik minat masyarakat memiliki rumah harus disertai dengan berbagai fasilitas yang memadai seperti sekolah, layanan kesehatan hingga kemudahan transportasi publik.

"Ketika membangun, kawasannya juga perlu diperhitungkan, akses publiknya ada. Percuma punya rumah tapi jauh dari akses publik untuk bekerja, apalagi mesti bawa anak ke sekolah," ujar Erick usai menghadiri Akad KPR Massal di Tangerang, Banten, Selasa.

Erick menyampaikan, pemerintah pusat dan daerah selalu bersinergi untuk membangun kawasan pemukiman yang ideal bagi masyarakat. Ketersediaan air bersih, listrik, infrastruktur dan fasilitas publik diharapkan dapat dihadirkan seiring dengan pembangunan perumahan.

Ia juga meminta pembangunan kawasan terpadu bagi masyarakat dengan berbagai fasilitas lengkap mulai dari sarana olahraga hingga tempat rekreasi.

"Salah satu yang kita dorong di Perumnas adalah membangun kawasan terpadu, tetapi tidak landed, tapi bertingkat tapi diberikan tempat olahraga, kolam renang yang tertutup, klinik kesehatan dan tempat berekreasi," kata Erick.

Lebih lanjut, Erick mendorong generasi muda untuk bisa membeli rumah dan berinvestasi di bidang properti.

Menurut dia, gaya hidup konsumtif bisa dialihkan menjadi belanja yang lebih bermanfaat bagi masa depan.

"Ada yang ambil rumah masih umur 20 tahun, karena mereka tahu ini kebutuhan yang sangat penting. Mereka punya sedikit uang menabung, bisa beli rumah dan ini merupakan investasi," kata Erick.

Pemerintah memiliki program Sejuta Rumah (PSR) yang dicanangkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Berdasarkan data Direktorat Rumah Umum dan Komersial (RUK) Ditjen Perumahan, capaian rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berasal dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sebanyak 201.846 unit, Kementerian/Lembaga lainnya 5.711 unit, dan pemerintah daerah 16.688 unit.

Selain itu juga ada pengembang non FLPP 183.207 unit, Corporate Social Responsibility (CSR) perumahan 776 unit dan masyarakat 12.417 unit. Untuk mewujudkan target Sejuta Rumah diperlukan kerja sama dari lintas kementerian dan lembaga.