Komisi B: Perlu pemberdayaan UMKM produsen kopi hingga warkop di Surabaya

Surabaya (ANTARA) - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menyatakan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) produsen kopi, warung nasi hingga warung kopi (warkop) perlu dilakukan di Kota Pahlawan, Jawa Timur.

"Dengan begitu setiap lini UMKM bisa saling berkolaborasi. UMKM produsen kopi produknya dipasarkan warkop dan warung nasi. Sedangkan warkop dan warung nasi mendapat tambahan keuntungan dari hasil penjualannya," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno di Surabaya, Rabu.

Bahkan, Anas mengaku telah membantu dengan membagikan kopi bubuk produk UMKM kepada para pemilik warkop dan warung nasi di perkampungan Menur, Surabaya belum lama ini. 

Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan UMKM warkop dan warung nasi di perkampungan, sekaligus UMKM produsen kopi.

Lebih lanjut, Anas berharap, cara-cara seperti yang dilakukannya itu nantinya bisa diadopsi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

"Harapannya UMKM Surabaya kian berdaya, terus berkembang dan naik kelas," ujarnya.

Selain itu, Anas juga mensosialisasikan kepada para pemilik warkop dan warung nasi soal bantuan modal usaha dengan bunga sangat rendah yang diberikan Pemkot Surabaya melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama (SAU). 

Dengan begitu, Anas berharap pelaku UMKM tidak terjerat kredit modal usaha lewat pinjaman daring dan pihak lain yang mematok suku bunga tinggi.

Salah seorang pemilik warkop di Menur, Maria berharap usahanya terus berkembang setelah ada kolaborasi dengan UMKM produsen kopi. 

"Terima kasih Pak Anas, sudah menghubungkan saya dengan UMKM lainnya. Sehingga usaha saya bisa makin ramai pembeli," katanya.

Sedangkan Heru pemilik warkop lainnya juga berharap usahanya kian lancar setelah ini. "Dengan adanya bantuan modal usaha dari BPR SAU tentunya sangat membantu kami untuk mengembangkan usaha," ucapnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, BPRSAU Persoda akan menjadi tulang punggungnya untuk memberikan pinjaman kepada UMKM.

"Anggaran Pemkot Surabaya di tahun depan (2023) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017, maka 40 persennya akan dikerjakan oleh UMKM-nya Kota Surabaya," ujar Cak Eri, sapaan akrabnya.

Sehingga, Cak Eri memastikan, UMKM di Surabaya akan digerakkan untuk membutuhkan pinjaman modal dengan bunga ringan. 

"Pemkot dengan DPRD memaksimalkan pinjaman itu untuk UMKM dengan bunga rendah, sehingga bisa menggerakkan ekonomi di kota Surabaya," katanya.