Pemprov Jatim (ANTARA) -
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak kepada pemangku kepentingan dan juga masyarakat untuk bersinergi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi setempat.
"Ada tim dari kehutanan, ada polisi hutan, ada pengelola Taman Nasional, cukup banyak di Jawa Timur. Kemudian ada relawan, ada BPBD, ada BNPB tentu dikuatkan pemkab atau pemkot. Tim ini menjadi penting untuk dikonsolidasikan agar terbangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan secara seksama," katanya di sela memimpin Apel Siaga Gabungan Pengendalian Karhutla tingkat Provinsi Jawa Timur di Lapangan Kaliandra Resort Pasuruan, Rabu.
Ia mengatakan, apel ini dilakukan sebagai bentuk membangun kesiapan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Timur tahun 2023.
"Utamanya untuk memastikan kesiapsiagaan personel, peralatan, sarana, dan prasarana penanganan kebakaran hutan dan lahan," tuturnya.
Berdasarkan data laporan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, kata dia, dalam jangka waktu empat tahun terakhir kebakaran hutan di Jawa Timur menunjukkan tren penurunan.
Dimana pada tahun 2019 seluas 7.550,09 hektare atau 0,55 persen, tahun 2020 seluas 940,14 hektare atau 0,07 persen tahun 2021 seluas 466,95 hektare atau 0,034 persen dan tahun 2022 seluas 390,50 hektare atau 0,028 persen dari luas kawasan hutan di Jawa Timur.
"Kami ingin penurunan ini terus berlanjut. Sehingga, butuh komitmen bersama untuk menjaga hutan dan lahan. Termasuk di dalamnya bagaimana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di area terdekat yang bisa dilakukan," kata Gubernur Khofifah.
Meski dalam empat tahun terakhir mengalami tren penurunan, kata dia, setiap kebakaran hutan dan lahan berdampak pada ekosistem keanekaragaman hayati dan meningkatnya potensi bencana alam akibat karhutla seperti banjir dan tanah longsor.
"Kami tidak boleh melihat kecilnya area kebakaran hutan dan lahan. Karena setiap kebakaran hutan dan lahan, berpotensi kemungkinan ada keragaman hayati yang terdampak. Jadi kalau itu kemudian keragaman hayati mengalami kepunahan, itu tidak bisa dihitung dengan setara finansial berapapun," tuturnya.
Ia menjelaskan, langkah-langkah antisipasi dan mitigasi dengan mengkonsolidasikan berbagai kekuatan menjadi bagian penting baik basis kabupaten kota maupun basis desa terdekat dengan area yang dimitigasi.
"Misal Kota Batu ini sudah mulai ada kebakaran di Panderman. Dan itu tingkat kecuramannya sampai 70 derajat, pada posisi seperti ini tidak mudah kalau hanya menggunakan peralatan peralatan manual. Selain itu juga dibutuhkan ketrampilan secara khusus. Agar efektif penanganannya dan aman secara personal," ujarnya.
Kemampuan itu diharapkan Gubernur Khofifah harus dimiliki oleh tim yang akan melakukan berbagai proses penanganan dan pengendalian karhutla jika terjadi kebakaran hutan. Misalnya, terkait pembasahan dan memastikan bahwa kebakaran dapat teratasi.
"Kemampuan ini menjadi penting oleh kota dan provinsi, supaya terus dilakukan proses update training-training sesuai kebutuhan. Untuk bisa memberikan kemampuan mereka, ketika harus mengatasi tingkat kebakaran dan kesulitan tertentu," katanya.
Ia mengatakan, jangan pernah menganggap ringan misalnya banjir, longsor, kekeringan dan menurunnya kesuburan lahan karena sampai sekarang tidak bisa dihitung dan tidak bisa disetarakan dengan kerugian ekonominya.
"Dan pada umumnya bencana karhutla menimbulkan bencana kabut asap yang berdampak pada pendidikan, sosial, ekonomi bahkan transportasi," ujarnya.
Ia menyampaikan, kolaborasi dan koordinasi dari berbagai lintas sektor sangat diperlukan untuk mengantisipasi adanya karhutla di Jatim.
Tak terkecuali dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang pada tahun 2019 lalu, dengan adanya bantuan water bombing yang diberikan sehingga bencana karhutla yang luas dapat tertangani dengan baik dan cepat teratasi.
Untuk itu, sebagai bentuk kesiapsiagaan pencegahan lebih dini secara terpadu dalam menghadapi musim kemarau dan antisipasi terjadinya tahun 2023, Khofifah mengeluarkan keputusan Gubernur tanggal 28 Februari 2023.
Dimana di dalamnya perihal satuan tugas pengendali provinsi penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jawa Timur.
“Hal ini menjadi pedoman kita bersama, dalam melaksanakan koordinasi dan monitoring, serta evaluasi penanganan karhutla di provinsi Jawa Timur yang harus dilakukan dengan sangat-sangat segera,” katanya.
