Trenggalek (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Trenggalek menganggarkan Rp73 miliar untuk perbaikan infrastruktur jalan rusak di wilayahnya selama kurun tahun anggaran 2023.
"Tahun ini kami sudah mengusulkan anggaran kurang lebih ya sekitar Rp100 miliar untuk rehabilitasi jalan. Dan karena sekarang sudah tidak ada DAK fisik sehingga diusulkan lewat Inpres," kata Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin di Trenggalek, Jumat.
Alokasi dana itu selain dianggarkan melalui APBD, pihaknya juga mengusulkan dana rehabilitasi jalan rusak ke pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR.
Pengajuan anggaran pembangunan jalan daerah diusulkan melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah.
Jika turun, dana itu akan menambah amunisi dari anggaran perbaikan jalan sebesar Rp73 miliar yang dianggarkan pada APBD 2024.
"Terkait kebinamargaan kita punya Rp73 miliar. Kemudian kalau Inpres disetujui akan ada tambahan. Dinas PUPR diminta presentasi ke pusat, mungkin ada dana tambahan juga untuk infrastruktur. Kalau yang diekspose Dinas PUPR ini disetujui, kami tidak tahu akan dapat berapa, yang jelas bisa untuk menambah kemantapan jalan," katanya.
Dana itu akan menambah kemantapan jalan di Bumi Menak Sopal sekitar 20 persen dari total jalan yang diperkirakan memiliki panjang lebih dari 900 kilometer tersebut.
Namun untuk mewujudkan itu perlu sokongan dana dari pemerintah pusat yang saat ini tengah ditempuh lewat Inpres tersebut.
"Sekarang ini sudah tidak ada DAK fisik. Beberapa jalan kenapa tidak terbangun, itu karena sebelumnya kita usul DAK fisik. Namun terakhir tidak ada DAK fisik dan diganti dengan Inpres. Jadi yang sudah direncanakan dibangun dari DAK fisik, tapi karena tidak turun, makanya kami usulkan lewat mekanisme Inpres," ujarnya.
Dijelaskan, saat ini Pemkab Trenggalek tengah memperbaiki jalan rusak secara bertahap. Dan untuk mendukung perbaikan jalan itu, pemerintah setempat telah menganggarkan dana sebesar Rp15 miliar.
Sebesar Rp5 miliar dari dana itu dikhususkan untuk perbaikan jalan di wilayah Kecamatan Pule. Sebab daerah itu dinilai perlu penanganan skala prioritas.
Bupati Arifin mencontohkan kerusakan infrastruktur jalan wilayah Kecamatan Pule, seperti misalnya ruas jalan antara Pule menuju perbatasan Panggul, Pule perbatasan dengan Suruh hingga Pule perbatasan dengan Tugu.
"Banyak sekali ruas-ruas jalan yang parah. Itulah kenapa sebanyak Rp5 miliar kami alokasikan ke Pule dan sisanya kami bagi di ruas lainnya dengan skala prioritas dan bertahap," katanya.
Untuk menentukan skala prioritas itu, pihaknya memberikan ruang kepada masyarakat untuk melaporkan jika menemui jalan-jalan rusak di nomor LAPOR 0822-3334-3800.
Laporan dari masyarakat itu akan dijadikan kajian tambahan selain hasil analisa petugas di lapangan. Jika tidak tercakup, pihaknya bakal mengalokasikan anggaran di tahun berikutnya.
"Yang penting diberitahukan dan ada daftar jangka panjang. Kami, saya inginnya pun semua jalan ya halus. Nama saya baik, pemerintah juga baik, tidak dirundung di medsos. Tapi kalau nggak ada duitnya mau diperhalus pakai apa," katanya.
