Risma resmikan Social Affair Command Center percepat respon kasus

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Tri Rismaharini meresmikan Social Affair Command Center atau Pusat Kendali Urusan Sosial, untuk mempercepat respon kasus bencana hingga penyaluran bantuan sosial (bansos).

Mensos Risma mengatakan, Command Center yang bertempat di Gedung Cawang Kencana Kementerian Sosial, Jakarta Timur membuat kerja pada institusi tersebut menjadi lebih cepat dan terukur.

“Kalau sekarang itu semua terukur. Jadi bisa lari kemana, itu bisa dipantau dan ditindaklanjuti,” ujar Mensos Risma di Jakarta, Selasa.

Jika pihaknya mendapat laporan bencana, dari Pusat Kendali langsung menghubungi pendamping sosial di wilayah terdekat dari bencana untuk mengerahkan bantuan.

Misalnya dalam beberapa hari ini terakhir, terjadi gempa dengan magnitudo cukup tinggi dengan magnitudo 7,2 di Papua Nugini, yang berdampak pada Provinsi Papua di Indonesia.

Pusat Kendali dapat merespon dengan cepat dan membuat laporan untuk tindak lanjut dari para Taruna Siaga Bencana (Tagana) di lapangan. Tagana juga dapat melaporkan data berupa foto-foto kondisi terkini agar Kemensos dapat mengerahkan bantuan.

“Misal kejadian gempa di Papua, saya tahu jam 12 malam, kemudian saya cek. Saya ngomong ‘pasang tenda di RS itu untuk yang sakit’. Jam 03.00 ada yang melahirkan, jadi ada dua anak yang dilahirkan di dalam tenda. Jadi itu tepat, karena kemudian kita bisa mengarahkan,” ujar Mensos Risma.

Dalam pembangunan Pusat Kendali ini, Kemensos menyiapkan perangkat lunak yang mumpuni. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat mendapatkan pelatihan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) agar peka dalam merespon bencana.

Mensos mengatakan pihaknya telah memiliki server khusus untuk Pusat Kendali tersebut, dan telah melakukan perbaikan untuk keamanan datanya.

“Semenjak teman-teman ramai soal data bocor, kami perbaiki sendiri karena kami enggak punya anggaran untuk itu. Kita undang para akhir dan dosen-dosen lalu kita perbaiki,” ujar Mensos.

Pusat Kendali Urusan Sosial mengoordinasikan laporan yang diterima Kemensos dari Jaga Bansos, SP4N-LAPOR, Direktorat Jenderal Kemensos dan whistleblowe.

Pusat Kendali dikembangkan sejak tahun 2022 dan memulai masa percobaan operasional sejak Juni 2022. Operasional berlangsung selama 24 jam dengan dibantu 27 pegawai Kemensos.

Turut hadir dalam acara tersebut anggota Komisi VIII DPR RI Ina Amalia dan I Komang Koheri. Komisi VIII memberikan apresiasi kepada Kemensos atas peresmian Pusat Kendali tersebut.

“Jadi hak-hak orang yang dibantu Kemensos terpenuhi, yang tidak terlihat dan terdeteksi Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) akan masuk semua,” kata Ina.

Ina mengatakan dari kegiatan Pusat Kendali pasti timbul kebutuhan untuk anggaran yang dikeluarkan kementerian, sehingga pihaknya akan mendukung pembahasan tersebut di Komisi VIII.